Menaker Terbitkan Surat Edaran Larangan Penahanan Ijazah Pekerja

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja. Menaker mengatakan, SE ini diterbitkan menyusul banyaknya praktik penahanan ijazah di berbagai perusahaan, dan sudah terjadi dengan periode yang lama di Indonesia. “Dengan posisi yang lebih lemah dari pemberi kerja, pekerja tidak bisa mendapatkan ijazahnya yang ditahan. Hal ini berpotensi bagi pekerja semakin terbatas mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik, membuat tertekan, sehingga berdampak pada produktivitasnya,” kata Yassierli mengutip Antara pada Selasa. Dalam rangka memberikan pelindungan bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan memperhatikan praktik penahanan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh, Menaker menegaskan bahwa pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Dokumen pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor. Selanjutnya, pemberi kerja dilarang menghalangi atau menghambat pekerja/buruh untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. “Lalu, calon pekerja/buruh dan pekerja/buruh perlu mencermati dan memahami isi perjanjian kerja terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan/atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja,” jelas Menaker. Namun, Yassierli mengatakan dalam hal adanya kepentingan mendesak yang dibenarkan secara hukum untuk adanya persyaratan penyerahan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi milik pekerja/buruh kepada pemberi kerja, hanya dapat dilakukan dengan sejumlah ketentuan yang sudah diatur. “Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis,” ungkap Yassierli. “Lalu, pemberi kerja wajib menjamin keamanan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang disimpan dan memberikan ganti rugi kepada pekerja apabila ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut rusak atau hilang,” imbuhnya. Adapun SE ini, lanjut Menaker Yassierli, diteruskan kepada gubernur serta bupati/walikota di seluruh daerah Indonesia. “Semoga SE ini dapat mempedomani agar tercipta hubungan industrial yang harmonis,” kata Menaker.(ant/ree)

Menaker Terbitkan Surat Edaran Larangan Penahanan Ijazah Pekerja

Berita Terkait

Stafsus Menaker Beberkan Paradigma Baru dalam Kebijakan Ketenagakerjaan Nasional

Libur Nataru, Menaker Instruksikan Perusahaan Terapkan WFA di 29-31 Desember 2025: Upah Dibayar Penuh

Menaker Jamin Tidak akan Ada Penurunan Upah Minimum, Begini Formulanya

Prabowo Teken Aturan Kenaikan UMP 2026, Segini Besarannya

Topik Terkait

Menteri Ketenagakerjaan

Menaker

Yassierli

Larangan Penahanan Ijazah

Saksikan Juga

Evaluasi dan Rencana Tahun 2026 Dibahas saat Pertemuan Presiden Prabowo dengan Pimpinan TNI-Polri

Thomas Djiwandono Resmi Dilantik Menjadi Deputi Gubernur BI

Letjen TNI Purn Agus Widjojo Dimakamkan Secara Militer

BNPB dan BPBD Uji Coba Early Warning System di Pacitan

Fenomena 'Sinkhole' di Aceh Tengah Terus Terjadi, Ini Penyebabnya

Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Chromebook dan Sertifikasi K3 kembali Digelar

Viral

Prabowo Subianto

Banjir

Jakarta

Aceh

Polda Metro Jaya