Pengguna QRIS Meledak, Wapres Gibran Sebut 'Pihak Lain' Makin Kebakaran Jenggot, Visa dan Mastercard?

Jakarta, tvOnenews.com - Capaian pengguna sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang saat ini berkembang pesat.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengatakan, masifnya pengguna QRIS ini telah membuat 'gerah' pihak lain.

Menurutnya, QRIS telah memberikan solusi pembayaran praktis tanpa harus bergantung pada uang tunai, kartu, atau mesin Electronic Data Capture (EDC).

“Sehingga, tidak heran jika penggunaannya meledak luar biasa dan sedikit membuat gerah pihak lain," katanya dikutip dalam video yang dirilis Sekretariat Wapres, di Jakarta, Minggu (18/5/2025).

Gibran juga mengatakan bahwa pengguna QRIS sudah mencapai lebih dari 56 juta orang, dan jumlah merchant telah mencapai lebih dari 38 juta.

Per Maret 2025, kata Gibran, data dari Bank Indonesia menyatakan bahwa volume transaksi QRIS meningkat 173 persen dibanding tahun lalu, atau mencapai lebih dari 1 miliar transaksi.

"Nilai transaksinya juga meningkat 149 persen dibanding tahun lalu, atau mencapai Rp104 triliun. Besar sekali," katanya.

Ia mengatakan, QRIS tidak hanya memudahkan customer, tapi juga memberikan manfaat bagi pedagang kaki lima, usaha rumahan dan UMKM, baik dari sisi digitalisasi maupun akses terhadap layanan jasa keuangan.

Dikatakan Wapres, sebesar 93% merchant pengguna QRIS saat ini berasal dari sektor UMKM, yang menunjukkan adopsi digital yang meluas di kalangan pelaku usaha kecil di berbagai daerah.

Ia juga menekankan pentingnya mendukung teknologi yang dikembangkan Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) ini demi menciptakan ekonomi yang inklusif dan berdaulat. 

AS Protes Penggunaan QRIS

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) angkat bicara soal Amerika Serikat yang merespon soal adanya pembayaran di Indonesia melalui QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Wakil Ketua KPPU, Aru Armando mengungkapkan bahwa hal ini perlu dipertanyakan kepada AS mengapa menyoroti dua kebijakan pembayaran tersebut. 

Pasalnya dua pembayaran digital itu tentunya merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran.

“Ya justru kita mau pertanyakan kalau GPN dan QRIS ini dipertanyakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Karena justru ini adalah satu upaya dari pemerintah ya untuk memberikan pilihan kepada konsumen untuk menggunakan mekanisme pembayaran,” terang Aru, kepada awak media, pada Senin (5/5/2025).

Lebih lanjut Aru menyebutkan bahwa jika Indonesia dipaksa hanya menggunakan misalnya Visa atau Mastercard dalam pembayaran, itu justru melanggar persaingan usaha yang sehat.

“Sementara kalau kita melihat dari prinsip persaingan usaha yang sehat, seharusnya Amerika Serikat yang katanya negara pertama yang mempunyai undang-undang persaingan usaha atau antitrust, harus mengetahui dan mengerti bahwa sebenarnya QRIS atau GPN ini kan justru memberikan opsi kepada masyarakat untuk memilih ya, sesuai dengan preferensinya mekanisme pembayaran seperti apa yang mau digunakan. Apakah Visa, apakah Master, apakah GPN atau QRIS,” jelasnya.

Sementara itu Aru menyebutkan bahwa di Indonesia tidak pernah melarang penggunaan Vida atau Mastercard. Sehingga menurutnya, Amerika tidak perlu menyoroti pembayaran QRIS dan GPN.

“Indonesia tidak pernah melarang penggunaan Visa atau Mastercard di Indonesia. Sehingga tidak perlu ada pertanyaan terkait dengan penggunaan QRIS atau GPN, karena itu justru sebenarnya dari sisi persaingan memberikan opsi kepada konsumen untuk memilih,” terang Aru.

“Dan menurut saya itu adalah berkaitan dengan kedaulatan nasional Indonesia. Karena dengan QRIS dan GPN itu akan memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya UMKM,” sambungnya.(ant)