Dirut PT Timah Minta Dukungan DPR Bereskan Tata Kelola Tambang, Komisi VI: Ilegal Mining Harus Ditangani

“Kami juga memohon dukungan dari komisi VI DPR RI dalam melaksanakan tugas sehingga PT Timah dapat terus memberikan kontribusi yang maksimal bagi bangsa dan negara," katanya.  

Selain itu, Restu juga meminta dukungan terkait kebijakan yang mendorong skema penjualan timah satu pintu melalui PT Timah. Hal ini untuk menjaga stabilitas harga timah dan memperkuat posisi Indonesia agar bisa menentukan harga timah dunia. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Khalid menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya, hal ini sesuai implementasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 

Dia juga berharap PT Timah mencari solusi produktif terhadap tambang ilegal untuk mencegah kerusakan lingkungan dan kerugian negara. 

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron mengatakan pihaknya memberikan dukungan bagi manajemen baru PT Timah untuk melaksanakan tugas dalam mengelola sumber daya alam timah. 

"Kami mendukung penuh langkah yang akan dilakukan manajemen baru. Kita akan melakukan fungsi pengawasan dengan mendorong PT Timah kembali berjaya dan memberikan dukungan fiskal bagi negara dan mensejahterakan rakyat," tandas Herman. (saa/raa)