- xinhua
Trump Akan Terima Jet Mewah dari Qatar, Demokrat Sebut Ancaman bagi Keamanan Nasional AS
Jakarta, tvOnenews.com - Rencana Presiden Donald Trump untuk menerima jet mewah senilai US$400 juta (sekitar Rp6,6 triliun) dari pemerintah Qatar menuai kritik tajam dari sejumlah Senator Partai Demokrat.
Mereka menyebut langkah itu sebagai ancaman bagi keamanan nasional dan berpotensi melanggar Konstitusi AS.
Demokrat: Ini Konflik Kepentingan dan Bahaya Keamanan Nasional
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Senin (12/5), para senator Demokrat Chris Coons, Brian Schatz, Cory Booker, dan Chris Murphy menyatakan bahwa:
-
Hadiah sebesar itu dari pemerintah asing menimbulkan konflik kepentingan yang jelas.
-
Langkah tersebut mengundang pengaruh asing terhadap pemimpin negara.
-
Penerimaan hadiah tanpa persetujuan Kongres dianggap melanggar Konstitusi AS, khususnya Emoluments Clause.
-
Tindakan ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas pejabat tinggi negara.
“Presiden mana pun yang menerima hadiah semacam ini menciptakan preseden berbahaya,” ujar Senator Chris Murphy.
Trump: “Bodoh Jika Menolak Pesawat Gratis”
Menanggapi kontroversi ini, Trump pada hari yang sama menyatakan bahwa akan “bodoh untuk menolak pesawat gratis dari Qatar” dan menyebutnya sebagai isyarat persahabatan yang hebat.
Presiden juga menegaskan:
-
Jet tersebut tidak akan digunakan untuk keperluan pribadi setelah masa jabatannya.
-
Tujuan utama adalah menggantikan Air Force One yang saat ini dianggap terlalu tua dan mahal perawatannya.
-
Boeing 747 yang digunakan sebagai pesawat kepresidenan saat ini berusia lebih dari 40 tahun.
Diskusi Pentagon–Qatar Masih Berlangsung
Sumber dari Axios melaporkan bahwa saat ini tengah berlangsung diskusi antara Kementerian Pertahanan Qatar dan Pentagon mengenai pengalihan jet tersebut. Belum ada keputusan final terkait bagaimana dan dalam konteks apa pesawat itu akan digunakan.
Senat Akan Bahas Masalah Ini Minggu Ini
Senator Demokrat telah berjanji untuk membawa isu ini ke Senat AS dalam waktu dekat. Mereka mendesak agar Kongres segera membahasnya guna:
-
Mencegah pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan integritas eksekutif
-
Menilai potensi dampak terhadap hubungan diplomatik dan keamanan nasional
-
Menentukan apakah langkah Trump bisa dibenarkan secara hukum dan konstitusional