Mahkamah Agung Tolak PK, Bukalapak Wajib Bayar Kerugian Rp107 Milar

Dengan ditolaknya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Bukalapak, maka langkah/proses selanjutnya sudah jelas yaitu proses eksekusi akan segera dilanjutkan berdasarkan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). 

“Bahwa, perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap, dan Permohonan Peninjauan yang diajukan oleh PT Bukalapak.com telah ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga menghukum Bukalapak untuk membayar sejumlah uang kepada Klien kami sebesar Rp107 Miliar,” lanjut Nana                 

Maka dari itu proses eksekusi terhadap kerugian yang dialami Harmas Jalesveva sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali 353 PK/PDT/2025 tanggal 28 April 2025 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2461 K/Pdt/2024 tanggal 18 Juli 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.732/Pdt/2023/PT.DKI tanggal 30 Agustus 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 575/Pdt.G/2022/PN. Jkt Sel Tanggal 12 April 2022 yang menyatakan bahwa Bukalapak memiliki kewajiban untuk membayar kerugian materiil sebesar 107 M kepada Harmas Jalesveva wajib dijalankan oleh Bukalapak tutur Nana.

sementara itu, menanggapi putusan tersebut, Sekretaris Perusahaan Bukalapak, Cut Fika Lutfi mengatakan, Bukalapak kini sedang mengajukan Peninjauan Kembali ke MA melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai kasasi perseroan ditolak dan diminta bayar kerugian materiil ke Harmas sebesar Rp107 miliar.

“Hingga saat ini, permohonan PK masih dalam tahap pemeriksaan oleh MA,” kata Fika dikutip dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia Selasa (6/5/2025).

Bukalapak juga telah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Harmas melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 17 Februari 2025. Gugatan PKPU ini juga masih berjalan. (ebs)