Sulawesi Tengah Kritik Bagi Hasil Industri Tambang, Phirman Rezha Desak Revisi UU Tentang Hubungan Keuangan

Langkah itu diperlukan agar dana bagi hasil (DBH) dari sektor pertambangan bisa lebih adil dan proporsional untuk daerah penghasil.

Ia menekankan pentingnya menjadikan PT Vale Indonesia sebagai contoh model distribusi yang lebih berpihak kepada daerah.

“Belajarlah dari model PT Vale. Ini soal keadilan fiskal. Jangan sampai daerah penghasil hanya jadi penonton dari perusakan alam mereka sendiri,” tambahnya.

Phirman berharap evaluasi menyeluruh terhadap regulasi pertambangan nasional, serta mendorong kebijakan yang menjamin keterlibatan pemerintah daerah, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.

"Isu ini mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam nasional, di mana kepentingan ekonomi harus selalu berjalan beriringan dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kedaulatan daerah," pungkasnya. (raa)