Ketua Komisi VI DPR RI Sebut Ramadhan Momentum Perbaikan Kepercayaan Pertamina

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini tetap berkomitmen untuk mendorong perbaikan pengelolaan negara dan penegakan hukum termasuk pasa Pertamina. 

Anggia menyoroti tentang persiapan Pertamina menghadapi libur lebaran juga mengangkat isu tentang dugaan korupsi yang menyedot perhatian publik beberapa waktu belakangan ini.

Hal tersebut dia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat bersama Pertamina di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (11/3/2025) lalu. 

Dalam kesempatan tersebut, Anggia menjelaskan bahwa momentum Ramadhan seharusnya dapat menjadi arena untuk refleksi dan instropeksi bagi seluruh elemen bangsa.

Menurutnya, di bulan suci ini menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki semuanya, termasuk tata kelola industri energi di Pertamina.

"Kami menyadari betapa beratnya ujian yang dihadapi, namun ini juga menjadi kesempatan baik untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi masa depan," kata Anggia.

Selain penegakan hukum, Ketua Komisi VI DPR RI ini juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola, khususnya di sektor energi, sebagai prioritas utama. 

Tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel adalah kunci untuk mencegah terjadinya praktik penyimpangan. 

Oleh karena itu, perlu didorong kolaborasi antara semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan berintegritas.

Terbukanya dugaan korupsi di Pertamina ini harus mampu menjadi momentum untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh dan juga menegakkan hukum secara tegas. 

Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang merugikan negara juga harus dilakukan tanpa kompromi dan pandang bulu.

“Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas dugaan korupsi di Pertamina,” tandasnya.

 Ia menambahkan bahwa penegakan hukum yang adil, tegas, dan transparan akan menjadi fondasi membangun kembali kepercayaan publik yang terganggu terhadap Pertamina akibat adanya skandal tersebut.

Sementara itu, terkait dengan santernya pembentukan Panitia Kerja (Panja) di DPR RI, Anggia menjelaskan bahwa inisiatif tersebut tidak dibutuhkan. 

"Memang ada beberapa anggota yang usul dibentuk Panja, tapi sebagian besar tidak sepakat dan menyerahkan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk menuntaskannya supaya terang benderang," pungkas mantan Ketua Umum PP Fatayat NU.