Kelompok Mahasiswa Ancam Turun ke Jalan Jika Asas Dominus Litis dalam RKUHAP DIberlakukan

Jakarta, tvOnenews.com – Penerapan asas dominus litis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (RKUHAP) terus disorot publik. Pro-kontra di publik pun tak terhelakkan terakit penerapan asas dominus litis yang memberi kewenangan lebih bagi kejaksaan. Terbaru, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indoensia (PB Semmi), Sandri Rumanama mengaku pihaknya akan turun ke jalan jika asas dominus litis ditetapakan. ”Dengan asas dominus litis, kejaksaan memiliki kewenangan menentukan apakah suatu perkara pidana bisa ke pengadilan atau tidak. Ini sangat rentan terpolarisasi dan dipolitisir, kami dengan tegas menolak asas ini jika dipaksakan kami akan turun jalan,” kata Sandri secara tertulis, Jakarta, Selasa (27/2/2025). Waketum PB SEMMI, Sandri RumanamaSumber : Istimewa Sandri menuturkan asas dominus litis yang memberikan kewenangan penuh kepada kejaksaan dalam menentukan kelanjutan suatu perkara berpotensi merusak sistem penegakan hukum selama ini. Bahakan, ia menilai adanya mobiliasasi kekuatan politik dalam mempolarisasi proses penegakan hukum. Tak hanya itu, asas tersebut dinilai juga akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara institusi dan lembaga negara khususnya kepolisian dan kejaksaan. “Masalahnya kalau sekarang jaksa diberikan kesempatan itu penyelidikan dan penyidikan itu akan sangat tumpang tindih dengan polisi. Untuk tindak pidana kriminal umum, sudah benar ada di kepolisian masa harus nunggu jaksa dulu sih,” ungkapanya. Sandri menjelaskan kewenangan kejaksaaan melalui asa dominus litis tak menjadi urgensi mengingat tugas dan fungsi bagi penegak hukum yang telah berjalan saat ini. Menurutnya jika didapati kekurangan pada institusi kepolisian maka yang perlu diperkuat adalah fungsi kontrol dari masyarakat. “Kalau polisi disebut lamban dan lambat Kan ada ruang ruang kritik dan kritis ada Kompolnas, jika penyelidikan dan penyidikan dianggap lemah maka kontrolnya yang harus diperkuat, Bukan memindahkan kewenangan tersebut kepada institusi lain seperti kejaksaan,” ucap Sandri “Ini jangan bermain membuat keruh suasana dan kondisi dan melemahkan institusi negara bagaimana bisa proses pengamanan dannl kemanan tanpa penegakan hukum kan lucu”. sambungnya. Di sisi lain, ia menjelaskan penindakan pelaku kejahatan di lapangan memerlukan peran kepolisian. “Ini sangat berisiko juga untuk Kejaksaan, nanti muncul kriminal berat terus bagaimana mau menyelesaikannya. Kalau polisi kan memang untuk penegakan hukum, keamanan itu sudah benar fungsi polisi,” pungkasnya. (raa)

Kelompok Mahasiswa Ancam Turun ke Jalan Jika Asas Dominus Litis dalam RKUHAP DIberlakukan

Berita Terkait

Polres Tangerang Gelar Apel Siaga Keamanan Jelang Nataru

Tersandung Skandal Korupsi, Kejati Jatim Bekukan 13 Rekening dan Sita Rp47 Miliar di Jajaran PT DABN

Rp56,5 Miliar Berhasil Diselamatkan Kejaksaan dari Berbagai Kasus Korupsi di Jateng

Dampak Bencana Lumpuhkan Akses Jalan di Sejumlah Daerah Termasuk Aceh - Sumatera, Korlantas Polri Matangkan Skenario Lalin dan Kontingensi Hadapi Libur Nataru

Topik Terkait

Asas Dominus Litis

Kejaksaan

Rkuhap

Kepolisian

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr