Kuasa Hukum Hasto Punya Kartu Baru untuk Hadapi KPK di Sidang Praperadilan Hari Ini

Jakarta. tvOnenews.com - PN Jakarta Selatan (Jaksel) mengagendakan sidang gugatan praperadilan penetapan status tersangka Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) pada Rabu (5/2/2025) pukul 10.00 WIB. Sidang praperadilan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto awalnya dijadwalkan berlangsung pada Selasa (21/1/2025), namun ditunda karena KPK tidak hadir. KPK telah mengirimkan permohonan penundaan sidang pada 16 Januari ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, kuasa hukum Hasto dan hakim menyetujui penundaan sidang hingga Rabu (5/2/2025). Permohonan tersebut telah diregister dengan Nomor Perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal, yaitu Djuyamto. Kuasa hukum Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy berharap sidang praperadilan penetapan status tersangka kliennya berlangsung secara cepat (fast trial). "Tentunya kita dalam hal ini ingin bahwa proses pengadilan yang 'fast trial', asas 'fast trial', yaitu cepat, sederhana dan murah tentunya ini bisa tercapai," kata Ronny sebelum sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Ronny berharap sidang kali ini bisa menguji apa yang sudah terjadi dan juga mendapatkan kepastian hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tim hukumnya juga diharapkan menghadiri gugatan praperadilan penetapan status tersangka Hasto Kristiyanto. Agenda hari ini adalah pembacaan permohonan peradilan. Pihak Hasto telah siap dengan bukti dan saksi untuk agenda tersebut. Dia menyatakan keputusan sidang inkrah atau putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak Hasto juga melihat bahwa bukti yang ada sangat prematur dan lebih banyak aspek non hukumnya daripada aspek yuridis. "Dalam keputusan Pengadilan yang sudah inkrah, yang sudah tetap itu tidak ada satu pun bukti yang terkait dengan Mas Hasto Kristiyanto," tuturnya. Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI). Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I. HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.(ant/lkf)

Kuasa Hukum Hasto Punya Kartu Baru untuk Hadapi KPK di Sidang Praperadilan Hari Ini

Berita Terkait

Jawaban Atalia saat Ditanya soal Kasus Perceraian dengan Ridwan Kamil: Akang...

KPK Hattrick OTT dalam Sehari, Ketua IM57+ Instittute Singung Penyelesaian Kasus hingga Kasus Blok Medan dan Korupsi Sumut

KPK Bocorkan Cara Kajari Hulu Sungai Utara Peras Kadis hingga Direktur RS, Berawal Aduan LSM hingga...

Budi Prasetyo Beberkan Kondisi Terkini Petugas KPK yang Ditabrak Kasi Datun Kejari HSU saat OTT

Topik Terkait

Hasto

Kuasa Hukum Hasto

Sidang Praperadilan

Kpk

Pn Jaksel

Pdip

Dpr Ri

Saksikan Juga

Kemenkop Tengah Siapkan Peraturan Teknis Pengelolaan Tambang

Pemerintah Dianggap Lambat Tangani Bencana, Ini Jawaban Seskab Teddy

Mengintip 'Rumah Indonesia' di SEA Games Thailand 2025

Tiga Pekan Pascabencana, Pemulihan Infrastruktur dan Hunian Terus Dilakukan

Kronologi Pasutri Juragan Sembako Tewas Dibunuh

KPK Bongkar Dugaan Pemerasan Noel Cs, Nilainya Tembus Rp201 Miliar

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Banjir