Bertemu KP2MI, Satgas P2MI Projo Beri Solusi Tangkal Penyaluran PMI Non Prosedural

Pasalnya, data yang dimilikinya mencatat banyakanya PMI non prosedural yang menempati wilayah kerja di Timur Tengah.

"Artinya, jika pemerintah membuka secara resmi penempatan ke timur tengah khususnya Arab Saudi dapat mengurangi penempatan unprosedural. Karena berdasarkan data yang kami peroleh, penempatan secara unprosedural terbanyak ada di timur tengah khususnya Arab Saudi," kata Anggi.

"Dengan dibukanya penempatan PMI di timur tengah khususnya Arab Saudi, akan membantu Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengurangi penempatan secara unprosedural dan memenuhi target Presiden Prabowo terkait peningkatan Devisa Negara," sambungnya.

Di sisi lain, Ketua Bidang Pelatihan Satgas P2MI Projo, Irfan Jaya Sukmawan mengungkap penempatan secara non prosedural ditengari faktor ekonomi dan minimnya sosialisasi dan pelatihan.

Menurutnya sudah selaiknya pemerintah dan stakeholder terkait gencar melakukan pelatihan dan sosialisasi dalam upaya mengurangi penyaluran PMI secara non prosedural.

"Banyak PMI yang diberangkatkan secara unprosedural mayoritas masalah ekonomi dan tidak memahami manajemen risiko. Sehingga, ketika PMI ditempatkan secara unprosedural biasanya akan terjadi masalah yang ujungnya dapat terjadi tindak kekerasaan," ujarnya. 

"Satgas P2MI Projo berharap ada punishment kepada negara penempatan yang bermain 2 kaki. Seperti sarikah-sarikah yang menerima PMI prosedural namun mereka juga menerima PMI unprosedural. Ini harus diberikan sanksi yang tegas supaya menimbulkan efek jera," pungkasnya. (raa)