Bertemu KP2MI, Satgas P2MI Projo Beri Solusi Tangkal Penyaluran PMI Non Prosedural

Jakarta, tvOnenews.com - Satuan Tugas Peduli Pekerja Migran Indonesia (Satgas P2MI) Projo membahas poin penting pelidungan bagi PMI.

Hal itu disampaikannya saat melakukan audiensi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

"Alhamdulilah Kami Satgas P2MI Projo mengucapkan terimakasih karena dapat bersilaturahmi dan diterima dengan hangat oleh pak Dirjen Rinardi beserta jajarannya, Kami mewakili Ketua Sinnal Blegur dan Sekjen Satgas P2MI Projo Toni Kristiastomo yang masih ada giat lain. Karena itu, kami hadir bersama penasehat Satgas P2MI Projo Yudi Panca Nugroho, Bendahara Umum Anggi Muhammad Nur, Wakil Sekretaris Martin Purba, Humas dan Media Oddy Karamoy, Ketua Bidang Pelatihan Irfan Jaya Sukmawan serta tim reaksi cepat Satgas P2MI Projo Henky dan Ade," kata Wakil Ketua Satgas P2MI Projo, Juwahir dalam keterangannya, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Juwahir menuturkan Satgas P2MI Projo sudah berkecimpung dalam dunia PMI sejak era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

Menurutnya pihaknya telah memiliki rekam jejak dalam melakukan penyelamatan PMI yang akan diberangkatkan secara unprosedural oleh beberapa oknum penempatan. 

"Kami pernah menyelamatkan 38 CPMI yang akan diberangkatkan secara unprosedural di Bandara Soekarno-Hatta pada medio 2022 lalu. Serta menyelamatkan 7 CPMI diwilayah Cileungsi yang disembunyikan di kontrakan oleh oknum. Dan masih banyak lagi yang telah dilakukan Satgas P2MI Projo, selain itu, Satgas P2MI Projo juga pernah membantu proses pemulangan 28 PMI bermasalah di Arab Saudi pada April 2022 lalu," katanya.

Sementara itu, Bendahara Umum Satgas P2MI Projo, Anggi Muhammad Nur menjelaskan pihaknya turut terlibat aktif bersama pemerintah dalam peluncuran Pilot Project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

Menurut ia, pihaknya melakukan sosialisasi bersama dinas ketenagakerjaan yang menjadi wilayah kantong PMI.

"Bersama disnaker setempat Satgas P2MI Projo mengundang para kepala desa untuk mensosialisasikan program SPSK tersebut. Seperti di wilayah Cianjur, Tasik dan Purwakarta," ucap Anggi.

Anggi menuturkan pemerintah semestinya melakukan langkah pembukaan penempatan kerja di Timur Tengah bagi para PMI.

Pasalnya, data yang dimilikinya mencatat banyakanya PMI non prosedural yang menempati wilayah kerja di Timur Tengah.

"Artinya, jika pemerintah membuka secara resmi penempatan ke timur tengah khususnya Arab Saudi dapat mengurangi penempatan unprosedural. Karena berdasarkan data yang kami peroleh, penempatan secara unprosedural terbanyak ada di timur tengah khususnya Arab Saudi," kata Anggi.

"Dengan dibukanya penempatan PMI di timur tengah khususnya Arab Saudi, akan membantu Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengurangi penempatan secara unprosedural dan memenuhi target Presiden Prabowo terkait peningkatan Devisa Negara," sambungnya.

Di sisi lain, Ketua Bidang Pelatihan Satgas P2MI Projo, Irfan Jaya Sukmawan mengungkap penempatan secara non prosedural ditengari faktor ekonomi dan minimnya sosialisasi dan pelatihan.

Menurutnya sudah selaiknya pemerintah dan stakeholder terkait gencar melakukan pelatihan dan sosialisasi dalam upaya mengurangi penyaluran PMI secara non prosedural.

"Banyak PMI yang diberangkatkan secara unprosedural mayoritas masalah ekonomi dan tidak memahami manajemen risiko. Sehingga, ketika PMI ditempatkan secara unprosedural biasanya akan terjadi masalah yang ujungnya dapat terjadi tindak kekerasaan," ujarnya. 

"Satgas P2MI Projo berharap ada punishment kepada negara penempatan yang bermain 2 kaki. Seperti sarikah-sarikah yang menerima PMI prosedural namun mereka juga menerima PMI unprosedural. Ini harus diberikan sanksi yang tegas supaya menimbulkan efek jera," pungkasnya. (raa)