Usulan Penundaan Pemilu 2024 Tidak Ada Kaitan Dengan Pemerintah

Jakarta - Pemerintah menampung berbagai aspirasi dari masyarakat mengenai usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Meski demikian pemerintah mengaku tidak mengetahui mengenai usulan tersebut, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik.

"Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana Pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini di Jakarta, Senin (28/2/2022).

Isu terkait usulan penundaan Pemilu 2024 itu pertama kali disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, isu penundaan tersebut juga diusulkan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zuklifli Hasan.

Ketua umum PKB, Partai Golkar dan PAN tersebut mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dengan berbagai alasan.

Namun, Faldo menegaskan Pemerintah tidak mengetahui mengenai usulan tersebut.

"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Ini tidak ada kaitannya dengan Pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi jangan sampai diseret-seret," tegasnya.

Menurut dia, Pemerintah saat ini sedang fokus untuk bangkit dari pandemi Covid-19.