Usulan Penundaan Pemilu 2024 Tidak Ada Kaitan Dengan Pemerintah

Oleh karena itu, Muhaimin mengusulkan Pemilu Serentak 2024 ditunda dalam kurun waktu satu hingga dua tahun dan akan membawa usulan tersebut ke Presiden.

Selanjutnya, Kamis (24/2), Airlangga Hartarto mengaku menerima aspirasi dari para petani yang menginginkan pemerintahan Presiden Jokowi berlanjut sampai tiga periode. Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu juga berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.

Setelah Muhaimin dan Airlangga, selanjutnya ada Zulkifli Hasan yang menyatakan sepakat untuk menunda pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. 

Zulkifli menyebutkan lima alasan terkait penundaan itu. Pertama, pandemi COVID-19 belum berakhir, sehingga memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani.

Kedua, ekonomi Indonesia belum membaik karena menurut Zulkifli saat ini pertumbuhan ekonomi rata-rata di 3-3,5 persen. Ketiga, pertimbangan situasi global, seperti ekonomi global, konflik antara Rusia-Ukraina akan berpengaruh bagi ekonomi Indonesia dan global.

Keempat, pemilu membutuhkan biaya besar yakni sekitar Rp180-190 triliun. Kelima, banyak program pembangunan tertunda karena pandemi, sehingga penundaan pemilu juga demi keberlanjutan kebijakan.

Namun, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya menolak usulan penundaan pemilu.

Menurut Hasto, PDI Perjuangan tunduk pada Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang menyatakan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali serta membentuk kultur demokrasi. Apabila kultur periodisasi tersebut diganggu, maka akan hanya berdampak pada instabilitas politik, katanya.

Selain itu, Partai Demokrat juga menolak usulan pengunduran pemilu seperti yang disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhohyono (AHY).

AHY mengatakan usulan penundaan tersebut ditunggangi seseorang yang ia sebut sebagai sosok yang takut kehilangan kekuasaan. Dia menegaskan rakyat tidak menginginkan hal itu terjadi. (ant/ito)