Tegas, Kubu Petrus Omba Bilang Begini soal Gugatan Pilkada

Jakarta, tvOnenews.com - Paslon bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Petrus Ricolombus Omba-Marlinus sebut dalil pasangan Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob, Bonardo Sinaga di perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) seharusnya tak diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa hukum Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus, Viktor Santoso Tandiasa mengatakan, dalil gugatan seharusnya bisa diselesaikan lewat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). “Semua yang didalilkan oleh pemohon adalah tentang pelanggaran Pemilihan yang seharusnya bisa diselesaikan pada tingkat Bawaslu, ataupun PTUN,” kata Viktor dalam sidang di Gedung MK Jakarta, Kamis (30/1/2025). “Namun pemohon sama sekali tidak melakukan keberatan, laporan, atau aduan tentang Status Hukum Petrus Omba baik ke KPU, Bawaslu, ataupun PTUN,” sambungnya. Viktor juga menyinggung salah satu gugatan Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob yang menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) sengaja meloloskan pasangan Petrus Ricolombus Omba-Marlinus padahal tidak sesuai persyaratan. KPU disebut sengaja menutupi status Petrus Ricolombus Omba yang pernah menjadi narapidana. Kubu Hengki menilai, Petrus Omba melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i dalam UU Pilkada lantaran pernah mendapatkan hukuman disersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) KUHP Militer dengan ancaman pidana nya adalah 2 Tahun 8 bulan. Menurut Viktor, hukuman ini tidak masuk pada unsur Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada maupun Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 karena ancaman pidana disersi dimasa damai adalah 2 tahun 8 bulan. Dan terkait Perbuatan Tercela dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada. Viktor mengatakan “Telah kami jelaskan bahwa tindak pidana militer yang dilakukan oleh Petrus Omba bukanlah Perbuatan tercela sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada, antara lain Judi, Mabuk, Pemakai/pengedar Narkoba, dan berzina serta perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya,” Pengacara lulusan S2 Universitas Gadjah Mada ini pun menegaskan, kasus hukum yang pernah menjerat Petrus Omba terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Viktor menyatakan, kliennya itu juga sudah menyampaikan ke publik perkara yang menjeratnya melalui pemberitaan di media massa. “Faktanya Petrus Omba telah menyampaikan penjelasan tentang status hukumnya pada media-media online, kami sudah melampirkan bukti-buktinya screenshoot berita di RMOL Papua, terlebih lagi Petrus Omba sudah 2 kali terpilih jadi anggota DPRD periode 2019-2024 dan terpilih kembali di pemilu 2024 dan tidak ada persoalan terkait status hukumnya" kata Viktor. “Artinya semua sudah Clear bahwa Dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut Hukum, sehingga sangat beralasan kalau Perkara ini diputus dalam Putusan Dismisal tanggal 4-5 Februari minggu depan” imbuhnya.

Tegas, Kubu Petrus Omba Bilang Begini soal Gugatan Pilkada

Berita Terkait

Waketum PAN Sepakat Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD: Layak Dipertimbangkan

Soal Perpol 10/2025, BEM KSI Sebut Konstitusional dan Sejalan Putusan MK

BEMNUS: Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Perlu Dibaca Dalam Kerangka Konstitusional

'Menohok' Komisi IV DPR RI Akui Omnibus Law Hambat Perubahan UU Kehutanan

Topik Terkait

Kabar Pilkada

Pilkada

Petrus Omba

Gugatan Pilkada

Mk

Ptun

Phpu

Kpu

Bawaslu

Saksikan Juga

Polisi Periksa Nenek Elina yang Diusir oleh OTK dari Rumahnya Sendiri

Insiden Kebakaran di Panti Jompo Menewaskan 16 Orang

Tengah Berenang, Kakak Beradik Tewas Tenggelam

Penanganan Pascabencana Sumatra, Polri Kirim Bantuan 1.500 Personel

Ribuan Warga Bener Meriah Antre Membeli Gas LPG 3 KG

Pelaku Curanmor Bersenpi Nyaris Dihakimi Warga Bandar Lampung

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Banjir

Aceh