Fraksi Partai NasDem DPR RI Terima Audiensi Inkop TKBM

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi IX DPR RI Partai NasDem, Irma Suryani menerima audiensi Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop-TKBM) Pelabuhan di Ruang Rapat Fraksi Partai NasDem DPR Gedung Nusantara I Lantai 22 DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2024). Dalam paparannya, Ketua Umum Inkop-TKBM M Nasir menyampaikan keberatan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Kerja Bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan, khususnya pasal yang mengatur tentang Badan Hukum Penyelenggara (Pasal 4) yang berbunyi “TKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bekerja pada badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. "Pasal tersebut tidak sesuai dengan PP No. 07/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Pasal 29 yang berbunyi “Pemberdayaan bagi koperasi di sektor angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b, meliputi: Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat oleh koperasi, dan Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat," ungkap Nasir. Selain itu, tambah Nasir, tidak searah dengan Permenkop No.6/2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan. Sementara itu, Sekum Inkop-TKBM, Victoria Wewo menyatakan, hal tersebut dapat mematikan usaha Pokok Koperasi TKBM karena dibolehkannya badan hukum lain selain koperasi sebagai Penyelenggara Jasa TKBM di Pelabuhan. "Untuk itu kami meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk bersama Menteri Koperasi dan UKM agar dapat kembali melakukan konsultasi publik atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut secara luas kepada masyarakat, khususnya koperasi penyedia jasa TKBM," tukas Victoria. Victoria juga menambahkan, guna memastikan substansi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud, agar dapat dipahami dan diterima sebagai bentuk perlindungan bagi TKBM oleh pemangku kepentingan yang terdampak. "Sampai harmonisasi ke dua, Inkop TKBM Pelabuhan selaku koperasi sekunder dari primer Koperasi TKBM Seluruh Indonesia tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi publik. Untuk itu kami mengusulkan kepada Menteri Ketenagakerjaan agar merevisi pasal 4," jelas Victoria. Menanggapi hal tersebut, Irma Suryani menyatakan, akan mendorong agar TKBM tetap dikelola koperasi. "Kita dukung untuk dibenahi, tapi jangan sampai jadi badan hukum PT yang kemudian tidak jelas siapa yang memegang. Koperasi harus bermanfaat untuk anggota," tandas Irma. (ebs)

Fraksi Partai NasDem DPR RI Terima Audiensi Inkop TKBM

Berita Terkait

Situasi Iran Mencekam, DPR Desak Kemlu Segera Ambil Langkah Antisipasi Lindungi WNI

Bapanas Berencana Hentikan Impor Beras 2026, DPR Ingatkan Swasembada Harus Sejahterakan Petani

Penyalahgunaan Grok AI Dinilai Langgar Data Pribadi, DPR Desak Platform Bertanggung Jawab

DPR Wanti-wanti Anggaran Rp59,25 T untuk Pemulihan Banjir dan Longsor di Sumatera Harus Tepat Sasaran

Topik Terkait

Inkop Tkbm

Nasdem

Dpr

Saksikan Juga

Viral! Donatur Fiktif Tipu Warga Gunungkidul, Masjid Rata dengan Tanah

Sempat Ditutup Bikin Celaka Pangunjung, Hutan Kota Babakan Siliwangi Dibuka Kembali

Ini Dia Penampakan Greenland, Bagian dari Denmark yang Diincar Trump

Menguji KUHP Baru di Mahkamah Konstitusi

WADUH! 70 Anak terpapar Konten Kekerasan Ruang Digital, Begini Kata KPAI

Tim Ahli KUHP: Sosialisasi KUHP Nasional Sudah Melalui Proses Panjang

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Aceh

Banjir

Polda Metro Jaya