Dua DPO Polda Banten yang Tak Kunjung Tertangkap jadi Sorotan Kompolnas

Jakarta, tvOnenews.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten mengeluarkan lembaran Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap mantan Caleg PDIP tahun 2024, Mohammad Solichin bin Tumpang Sugian (37). DPO tersebut diumumkan usai Mohammad Solichin terlibat dugaan kasus pemalsuan surat tanah yang dilaporkan oleh Kusnadi selaku ahli waris Suinah ke Ditreskrimum Polda Banten. Imam Fachrudin kuasa hukum dari ahli waris Suinah mengatakan, kasus pemalsuan itu terjadi pada tahun 2018 terkait jual beli sebidang tanah yang terjadi. Ia mengungkap adanya dugaan pemalsuan surat yang dilakukan DPO pada kasus tersebut. "Nah si Iin itu sebagai kepala desa mengeluarkan surat keterangan nama, bahwa nama Sarpiah dan nama Artiah adalah orang yang sama, padahal bukan gitu, bukan sama beda orang," kata Imam di Jakarta, Kamis (29/8/2024). "Sarpiah ada lagi, nah kemudian setelah Sarpiah kita telusuri, Sarpiah itu masih ada orangnya dan dia enggak mau ngaku kalau dia punya tanah di situ, bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan hukum jual beli dengan yang namanya Amsinah, Amsinah itu istrinya Lurah Tumpang ibunya si IIn itu yang sekarang jadi DPO," sambungnya. Imam pun mengaku pihaknya hanya berharap penuh terhadap kepolisian dalam mengungkapnya. "Kami menyerahkan segalanya kepada pihak kepolisian saja," katanya. Kompolnas Beri Tanggapan Belum Tertangkapnya DPO Belum tertangkapnya DPO kasus dugaan pemalsuan surat yang terjadi di wilayah hukum Polda Banten itu turut disorot oleh Kompolnas. Anggota Kompolnas, Poengky Indarti mengaku pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi ke Polda Banten. "Terkait kasus MS dan SKD, dimana keduanya menjadi DPO Polda Banten, Kompolnas telah mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Banten untuk mendapatkan informasi penanganan kasus dan proses pencarian DPO. Kita tunggu hasil klarifikasinya ya," kata Poengky di Jakarta, Kamis (29/8/2024). Poengky pun turut mengimbau kepada setiap pihak untuk melaporkan ke kepolisian jika melihat sosok DPO yang dimaksud. Pasalnya, kata Poengky, terhadap pasal Obstruction of Justice (OOJ) yang dapat disangkakan kepada mereka yang menyembunyikan DPO. "Bagi semua pihak diharapkan kooperatif untuk memberitahukan kepada polisi. Jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja melindungi mereka, karena jika melindungi para DPO dapat disangkakan menghalang-halangi keadilan atau obstruction of justice," kata Poengky. Ia pun turut mengimbau kepada para individu yang berstatus DPO dapat bersikap kooperatif. "Para DPO diharapkan menyerahkan diri secara sukarela, sehingga proses hukum pada mereka dapat segera dilakukan. Untuk Polda Banten diharapkan segera dapat menangkap para DPO agar segera ada kepastian hukum," ungkapnya. Polda Banten Keluarkan Lembaran DPO PS Panit 3 Unit 3 Subdit 2 Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Banten, Ipda Bambang Hermanto menuturkan pihaknya hingga saat ini masih melakukan perburuan terhadap tersangka Solichin. Bambang mengaku pihaknya mendapatkan kesulitan dalam menangkap pelaku akibat minimnya informasi. "Dapat kami jelaskan, sampai saat ini kami masih belum dapat menemukan tersangka tersebut. Kendala kami akses ke tersangka off semua," kata Bambang dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (15/8/2024). Bambang mengaku dalam perburuan DPO tersebut tak ada intervensi yang dialami kepolisian. Kepolisian mengaku meminta dukungan penuh dari semua pihak dalam memburu para DPO tersebut. "Alhamdulillah tidak (ada intervensi), semua mendukung penyidik dalam perkara ini. Kami mohon bantuan infonya dari semuanya," katanya. Diketahui, tersangka Solichin menjadi buronan atas kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/40/II/SPKT II.Ditreskrimum/2024/Polda Banten. Solichin masuk daftar pencarian orang berdasarkan Nomor DPO: DPO/43/VII/2024/Ditreskrimum. Solichin didapati melanggar Pasal 263 KUHPidana dan/atau Pasal 264 KUHPidana dan/atau Pasal 266 KUHPidana. Tak hanya itu, Polda Banten turut mengeluarkan DPO terhadap adik dari Solichin yakni Saepul Kahfi Diroji bin Tumpang Sugian usai melanggar Pasal 263 KUHPidana dan/atau Pasal 264 KUHPidana dan/atau Pasal 266 KUHPidana, tentang pemalsuan dan/atau pemalsuan akta otentik dan/atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Saepul berstatus sebagai buronan Polda Banten berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/40/II/SPKT II.Ditreskrimum/2024/Polda Banten tanggal 2 Agustus 2024. Diketahui, Mochamad Solichin dan Saepul Kahfi Diroji merupakan anak dari Tumpang Sugian selaku Kepala Desa Wanakerta, Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Tumpang merupakan sosok yang lebih kontroversi dan tercatat berulang kali masuk keluar penjara. Tumpang Sugian sempat viral di jagat maya ditengarai aksinya yang memecat 21 Ketua RT dan 6 Ketua RW di wilayahnya. Pemecatan dilakukan Tumpang akibat putranya Solichin gagal menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Tumpang pun mengakui aksi pemecatan tersebut karena kekecewaan terhadap para Ketua RT dan RW yang gagal memenangkan sang putra pada perhelatan Pemilu 2024. "Dua minggu sebelum pelaksanaan pemilu saya undang RT-RW, saya suruh mendata ada berapa hak pilih yang ada di Desa Wanakerta itu ada 15 ribu pemilih," katanya pada Kamis (7/3/2024). "Kalau Ketua RT-RW gak sepaham dengan Kades buat apa?, paling pertama kalau dapat apa-apa RT-RW yang saya panggil, tapi dengan kejadian kemaren saya sakit (hati) banget," katanya. (raa)

Dua DPO Polda Banten yang Tak Kunjung Tertangkap jadi Sorotan Kompolnas

Berita Terkait

Satu DPO Gangster Gresik Menyerahkan Diri ke Polisi

Ini Kata PDIP soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Wacana Pilkada Lewat DPRD Tuai Penolakan, PDIP: Pangkas Hak Pilih Rakyat!

Megawati Buka Suara Soal Bencana di Sumatera, Kritik Tajam Pemerintah

Topik Terkait

Caleg

Pdip

Dpo

Polda Banten

Mohammad Solichin

Kompolnas

Saksikan Juga

Viral! Donatur Fiktif Tipu Warga Gunungkidul, Masjid Rata dengan Tanah

Sempat Ditutup Bikin Celaka Pangunjung, Hutan Kota Babakan Siliwangi Dibuka Kembali

Ini Dia Penampakan Greenland, Bagian dari Denmark yang Diincar Trump

Menguji KUHP Baru di Mahkamah Konstitusi

WADUH! 70 Anak terpapar Konten Kekerasan Ruang Digital, Begini Kata KPAI

Tim Ahli KUHP: Sosialisasi KUHP Nasional Sudah Melalui Proses Panjang

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Aceh

Banjir

Polda Metro Jaya