KPK Siap Dalami Kewenangan Menteri BUMN Erick Thohir dalam Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji bakal mendalami kewenangan Menteri BUMN Erick Thohir selaku pemegang saham dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Akuisisi itu belakangan menyisakan sejumlah persoalan. Mulai dari utang dan puluhan kapal berusia di atas 30 tanun, hingga berpotensi merugikan keuangan negara sekira Rp1,27 triliun. 

Kewenangan Menteri BUMN bakal didalami lebih lanjut oleh penyidik KPK sejurus pendalaman terms and condition atau syarat dan ketentuan atas akuisisi tersebut. 

"Hal-hal apa saja yang masuk atau term and condition-nya didalam akuisisi itu masih didalami. 
Kalau terkait kewenangannya (Menteri BUMN) saya belum tahu aturannya ya, penyidik yang paham sampai sejauh mana keterlibatan pihak-pihak lain," ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardikai Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/8).

Lembaga antirasuah hingga kini terus menguatkan bukti-bukti keterlibatan pihak lain dalam praktik rasuah terkait akuisisi ini. Tak menutup kemungkinan, KPK memanggil dan memeriksa Menteri BUMN. 

Dikatakan Tessa, bila penyidik menemukan alat bukti atau keterangan yang diperlukan untuk diklarifikasi terhadap semua saksi maka akan dilakukan pemanggilan saksi yang dimaksud. 

Dimana, pemanggilan bertujuan untuk mengusut kasus korupsi di perusahaan pelat merah tersebut.