BPJPH Kemenag: Sembilan Institusi Ajukan Diri Jadi Lembaga Pemeriksa Halal

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama telah menerima permohonan pengajuan dari sembilan institusi untuk menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), guna memperkuat rantai ekosistem produk halal di Indonesia. "Alhamdulillah, setelah dibentuk, tim akreditasi LPH ini segera bergerak. Hasilnya, tim telah memproses sembilan calon LPH baru untuk kita tetapkan sebagai LPH," kata Kepala BPJPH Aqil Irham dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (20/1/2022). Kesembilan institusi ini yakni Yayasan Pembina Masjid Salman ITB Bandung, Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Riau;, Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Jakarta, Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah Jakarta. Kemudian, Balai Sertifikasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan, Universitas Hasanuddin Makassar, Yayasan Bersama Madani Kota Tangah Padang Sumatera Barat, Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, dan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Aqil mengatakan BPJPH telah membentuk tim akreditasi LPH pada 10 November 2021 untuk memproses permohonan tersebut. Apabila sudah ditetapkan, sembilan institusi ini akan menambah tiga LPH yang sudah beroperasi, yakni LPH LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia. Tiga LPH itu telah menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di dalam proses sertifikasi halal. Sementara sembilan institusi tersebut telah dilakukan tahap verifikasi dokumen dan validasi lapangan. "Keberadaan LPH akan memperkuat infrastruktur yang diperlukan untuk mengakselerasi layanan sertifikasi halal. Saat ini masih ada sejumlah nama calon LPH dalam waiting list proses akreditasi," katanya. Ia menjelaskan pembentukan tim akreditasi LPH merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. PP tersebut mengatur dalam melakukan akreditasi LPH, BPJPH juga membentuk tim akreditasi LPH. "Tim Akreditasi LPH ini melibatkan unsur akademisi, praktisi, ulama, dan aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan produk," katanya. Menurut dia, keberadaan tim akreditasi penting untuk memastikan pelaksanaan akreditasi LPH sesuai amanat regulasi. Tim ini bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, serta melaksanakan akreditasi LPH sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi LPH. BPJPH mendorong berdirinya lebih banyak LPH di Indonesia. Tujuannya agar semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan kewajiban sertifikasi halal, demikian Aqil Irham. (ant/prs)

BPJPH Kemenag: Sembilan Institusi Ajukan Diri Jadi Lembaga Pemeriksa Halal

Berita Terkait

Kemenag Salurkan Rp198 Miliar untuk Guru Non-ASN, Siapkan BSU Rp270 Miliar bagi Guru Non-Sertifikasi

Prioritaskan Logistik dan Layanan Keagamaan di Lokasi Bencana Sumatra, Menag: Termasuk Anak-Anak Yatim

Tinjau Lokasi Banjir dan Longsor di Arjasari Kabupaten Bandung, Kemenag RI: Butuh Gerak Bersama

Indonesia Jadi Tuan Rumah MHQ Internasional Disabilitas Netra Pertama di Dunia

Topik Terkait

Sertifikasi Halal

Lembaga Pemeriksa Halal

Bpjh

Kemenag

Kementerian Agama

Saksikan Juga

Prabowo Panggil Menkeu Purbaya Dadakan ke Istana, Ada Apa? | OneNews Update

Banjir Bandang Susulan di Padang, Akses Satu-satunya ke Batu Busuak Putus Total

Tumpukan Sampah Ancam Kesehatan Warga Tangsel

Terseret Arus Banjir, WNA di Bali Ditemukan Tewas Tersangkut di Gorong-gorong

Isak Tangis Kakek Terdakwa Pencurian Burung Langka, Dituntut 2 Tahun Penjara

Area Persawahan di Padang Berubah Menjadi Aliran Sungai Baru

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr