- istimewa
Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Hadiri Arahan Presiden Jokowi di IKN
Presiden juga mengharapkan para kepala daerah untuk menyiapkan ruangan, dan cathlab guna menunjang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah masing-masing.
Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan urusan anggaran dan keamanan terkait Pilkada serentak di depan para Kepala Daerah. Jokowi meminta anggaran Pilkada serentak segera diselesaikan.
"Saya minta urusan anggaran harus segera selesai, anggaran untuk Pilkada. Juga yang berkaitan dengan keamanan, koordinasikan dengan Forkopimda, karena kita belum pernah memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pilkada serentak,” kata Presiden.
"Kalau ragu-ragu dan memerlukan tambahan kekuatan agar disampaikan kepada Kapolda, kalau provinsi sampaikan ke Kapolri langsung. Ini menyangkut keamanan dan ketertiban nanti di dalam kegiatan Pilkada yang kita akan selenggarakan di bulan November mendatang," tambahnya.
Di akhir arahannya, Presiden Jokowi berterima kasih kepada para Kepala Daerah yang hadir di Ibu Kota Nusantara dan berharap agar hal yang baik bisa ditiru dan direncanakan untuk diterapkan di daerah masing-masing.
Dalam kesempatanya, Wakil Presiden RI K.H. Maruf Amin menyatakan bahwa diperlukan sinergi, kolaborasi dan semangat untuk pembangunan ekonomi di daerah.
Di tempat yang sama, Pj Gubernur Sultra, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, mengatakan akan segera menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo.
"Setelah ini saya akan kembali ke Sultra untuk segera menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Saya akan berkoordinasi dengan Penyelenggara, Pengawas Pemilu serta jajaran TNI Polri untuk memitigasi berbagai potensi kerawanan Pilkada yang ada," kata Andap.
Andap memberikan tanggapan terkait pembangunan IKN. Ia ungkapkan kekagumannya terhadap IKN yang tidak hanya sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai langkah visioner yang mengubah wajah bangsa untuk generasi mendatang.
"IKN bukan hanya simbol komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk menciptakan pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga merubah mindset dan pola kerja kita," ujar Andap.
Andap juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sultra beserta 2.749.010 masyarakat di jazirah Sultra mendukung konsep keberlanjutan pembangunan IKN yang diusung pemerintah. (aag)