Pengelolaan Pelindungan PMI Perlu Koordinasi Kuat Antar Lembaga, BPK RI : Redam Ego Sektoral

Jakarta, tvOnenews.com - Permasalahan seputar pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) harus dipandang secara holistik. 

Selain mengedepankan kerja sama yang terkoordinasi dan terintegrasi, juga mesti meredam ego sektoral dari masing-masing kementerian atau lembaga. 

”Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dalam kaitan itu, berupaya menjembatani penyelesaian permasalahan lintas sektoral yang melibatkan lebih dari satu kementerian atau lembaga,” kata Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana dalam keterangannya, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Nyoman Adhi menuturkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pelindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI beserta keluarganya. 

”Hal itu dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan hak mereka dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial,” urai Nyoman.

Terkait itu, BPK mengharapkan, pembenahan mesti dilakukan sejak tahapan pengelolaan permintaan PMI dari mitra usaha di negara tujuan penempatan oleh perwakilan RI. 

”Ini merupakan titik krusial bagi keberhasilan proses perekrutan, penempatan, serta pelayanan dan pelindungan PMI selama bekerja di luar negeri,” kata Nyoman Adhi.