Fraksi NasDem Tolak Keras Program BPJS KRIS: Mending Fokus Perbaiki Pelayanan Kesehatan

Karena menurut Irma, seharusnya pelayanan masyarakat itu dijamin oleh konstitusi, dan harus dilaksanakan oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan.

"Jangan dibakar BPJS Kesehatannya, hari ini semua orang yang tadinya tidak bisa rawat inap karena ada BPJS sekarang sudah bisa rawat inap, walaupun belum sempurna," kata dia.

Imbas wacana KRIS ini pula akan memangkas jumlah kasur setiap kamar. Yang sebelumnya untuk kelas tiga jumlah kasur setiap kamar sebanyak 12, karena program KRIS ini dipangkas menjadi 4 kasur setiap kamar.

Irma khawatir pemangkasan jumlah kasur ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Warga kesulitan mendapatkan kamar rawat inap karena kurangnya kuota kasur di setiap rumah sakit.

"Kami sampaikan kepada pemerintah, jangan sampai membuat kegaduhan yang akibatnya pemerintah mengabaikan konsitusi dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat miskin, karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah," tandas dia. (agr/ree)