Kuasa Hukum Sekjen PDIP Laporkan Penyidik KPK ke Dewas, Ini Respons Pimpinan KPK

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango buka suara soal penyidik KPK yang dilaporkan kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Dewan Pengawas (Dewas). Diketahui, penyidik KPK dilaporkan ke Dewas buntut penyitaan ponsel Hasto. Kuasa hukum Hasto menilai penyitaan ponsel itu menyalahi etika dan aturan. Terkait hal tersebut, Nawawi mengaku belum mendengar kabar soal pelaporan penyidik KPK ke Dewas. Namun, dia menilai semakin banyak laporan ke Dewas maka semakin baik. “Saya belum dengar itu. Makin banyak laporan ke Dewas mungkin makin baik,” kata Nawawi di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024). Dirinya mengatakan tidak membatasi para pihak dalam mengadukan pimpinan KPK jika tindakannya menyalahi aturan. “Silakan ada ruang-ruangnya, ada Dewas, ada forum praperadilan,” tutur Nawawi. Sebelumnya, Ronny Talapessy selaku kuasa hukum Hasto menilai tindakan penyidik KPK bernama Kompol Rossa Purbo Bekti terhadap staf Hasto sudah melanggar hukum. "Terhadap penyitaan Saudara Kusnadi ini sudah melanggar KUHP pasal 33 karena tidak ada penetapan dari pengadilan negeri setempat,” kata Ronny di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024). “Kemudian pengeledahannya ini pengeledahan badan. Kemudian penyitaan menurut kami juga pun melanggar KUHP pasal 39 terkait dengan penyitaan," sambungnya. Ronny mengatakan pihaknya keberatan dengan cara yang dilakukan penyidik KPK itu. Padahal, kata dia, barang-barang yang disita dari Kusnadi merupakan barang milik pribadi yang tak ada kaitannya dengan kasus Harun Masiku. Ronny mengungkap barang yang disita yaitu dua buah ponsel milik Hasto, satu buah ponsel milik Kusnadi, dan buku tabungan dengan rekening senilai Rp700 ribu. "Tidak ada kaitannya dengan panggilan atau perkara yang sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," ujarnya. Oleh karena itu, Ronny menyebut pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan penyidik tersebut ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Selain itu, pihaknya juga akan mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) atas dugaan pelanggaran hukum itu. "Kita akan melaporkan kepada Dewas, Dewan Pengawas KPK Dewan pertama. Yang kedua, kita akan mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata politsi PDIP itu. "Di sini terdapat kesalahan yang menurut kami fatal. Karena apa? Berita acara penerimaan barang bukti tertera tanggal 23 April 2024. Artinya apa? Terjadi kelalaian di penyidik KPK dalam hal melakukan penyitaan dan juga surat tanda penerimaan barang bukti," lanjut Ronny. (saa/ree)

Kuasa Hukum Sekjen PDIP Laporkan Penyidik KPK ke Dewas, Ini Respons Pimpinan KPK

Berita Terkait

Begini Kata PDIP Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Megawati Soekarnoputri Tunjuk Pejabat Baru Sekretaris DPD PDIP Banten

Momentum Hakordia, KPK Didesak Tuntaskan Dugaan Korupsi Dana CSR BI-OJK

Tinjau Lokasi Pascabencana di Sumatera, Baguna PDIP DKI Jakarta Serahkan Bantuan Hingga Dirikan Posko Dapur Umum Hingga

Topik Terkait

Kpk

Nawawi Pomolango

Pdip

Hasto

Dewan Pengawas

Dewas

Etika

Ronny Talapessy

Kuhp

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Dpr

Polda Metro Jaya