DPR Minta Izin Travel Haji dan Umrah Nakal Dicabut

Namun Marwan juga mengingatkan jangan sampai membuat perwakilan negara di KJRI Arab Saudi repot. 

Mengingat untuk putusan sanksi bagi jemaah yang melanggar, pihak KJRI tidak bisa intervensi apapun. 

"Kalau kita biarkan akan berhadapan dengan masalah hukum karena mau legal atau tidak legal, itu warga negara harus diurus. Kalau urusan itu semua, kita menghabiskan energi," ucapnya. 

Selain itu Marwan juga menyarankan agar Kementerian agama bekerja sama dengan imigrasi. 

Hal ini penting agar selama siklus pelaksanan ibadah haji semua jemaah yang menggunakan visa non haji tidak boleh berangkat. 

"Musim haji dia terbitkan visa untuk umrah. Tentu mereka punya aturan sendiri di sini, " ujar Marwan. 

"Celah ini diambil pihak - pihak lain merayu masyarakat kita bisa berhaji tanpa menunggu tanpa antrean," lanjutnya.