KUA: Pernikahan Dua Pasangan Etnis Rohingya di Penampungan Sementara Aceh Dinyatakan Ilegal dan Langgar UU Perkawinan

Dihubungi UNHCR

Marhajadwal juga mengakui beberapa hari sebelum prosesi pernikahan dua pasangan etnis Rohingya tersebut, KUA Johan Pahlawan juga sudah dihubungi oleh petugas UNHCR.

Pihaknya telah memberikan persyaratan untuk menikah termasuk menyerahkan identitas kependudukan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga nantinya bisa diproses.

Namun, hingga pasangan etnis Rohingya menikah, hingga kini persyaratan yang telah diminta tersebut juga belum dipenuhi.

“Tidak mungkin pasangan etnis Rohingya tersebut berhasil memenuhi persyaratan pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena minimal pasangan yang menikah harus sudah berusia 18 tahun plus satu hari dan harus ada izin pengadilan. Mereka juga tidak punya dokumen kependudukan yang resmi,” pungkas Marhajadwal. (ant/nsi)