- ANTARA
Usai Putusan MK, Ahmad Basarah Sebut PDIP Siap Jadi Oposisi atau Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran
Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan partainya siap berada di dalam koalisi pemerintahan atau pun mengambil jarak dengan sebagai oposisi.
Menurutnya, hal itu karena PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai dinamika politik tanak air.
“Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927. Di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain,” kata Basarah di kantor DPP PDIP Jakarta.
Menurut dia, ketangguhan PDIP berada di dalam maupun luar pemerintahan telah teruji.
Dia mengambil contoh ketika masa Orde Baru banyak menerima intimidasi politik, tetapi mampu bertahan dan menjadi pemenang Pemilu 1999.
“Kemudian kita pernah berada di pemerintahan lalu keluar lagi di pemerintahan, berada di luar pemerintahan maksud saya, dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun,” jelasnya.
Basarah mengungkapkan sikap politik PDIP lima tahun ke depan akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei 2024.
Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang posisi politik partai menjadi bagian pemerintah atau oposisi.
“Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah (rakernas) PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” katanya.
Selain itu, dia menuturkan seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan kepada Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi.
Kendati demikian, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
“Jadi, apa pun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDI Perjuangan akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional,” pungkasnya.(ant/lgn)