Manggarai, tvOnenews.com - Pemecatan 249 tenaga kesehatan (nakes) di Manggarai Nusa Tenggara Timur membuat Bupati Heribertus Nabit jadi bulan-bulan di jagat maya.

Selama bola panas pemecatan ini bergulir, hanya Bupati Nabit yang dikecam berbagai pihak sebab dia yang memberhentikan ratusan nakes non-ASN termasuk bidan dan perawat. 

Sedang Wakil Bupati Heribertus Ngabut seakan menghilang bahkan memilih menutup diri dari media.

Lama tak bersuara, Wakil Bupati Heribertus Ngabut baru mau berkomentar. Itupun karena pertanyaan wartawan bersambungan dengan wawancara terkait pendaftaran Heribertus Ngabut sebagai bakal calon bupati di Sekretariat DPC Demokrat Manggarai, Senin (15/4/2024).

Narasi mantan Kepala Kesbangpollinmas Manggarai ini menyiratkan bahwa dia memutuskan berpisah dengan Bupati Nabit bukan baru sekarang. Desas-desus menyebut, hubungan keduanya sebagai Bupati dan Wakil Bupati retak sejak lama. Keduanya tak lagi tampil bersama di depan publik dari awal 2023 lalu.

Foto: Ratusan nakes demo di depan gedung DPRD Manggarai meminta kenaikan gaji (Jo Kenaru/tvonenews)

Ketika awak media mengkonfirmasinya langsung, Wabup Ngabut tidak menepis isu tersebut. Termasuk ketika dicecar dimana kuasa Heri Ngabut dalam kisruh pemecatan 249 nakes non ASN oleh Bupati Heribertus Nabit, dia hanya bilang, prihatin!

Lebih lanjut Ngabut semacam 'curhat' tentang kewenangan dia sebagai Wakil Bupati yang amat terbatas sehingga terkesan tak berdaya ketika terjadi persoalan ada pegawai yang dinonjobkan dari jabatan dan terbaru ratusan nakes diberhentikan.

Posisi Wakil Bupati secara konstitusional diberi kewenangan atributif semisal memberi pendapat dan saran jika Bupati membutuhkan.

Jika Wakil Bupati tidak mendapat tugas mandatori dari Bupati,  maka tidak salah, imbuhnya, Wakil Bupati hanya seperti ban serep.

"Tugas wakil bupati ini sangat terbatas. Memberi pendapat kepada bupati itu kalau diminta. Tapi kalau pikirannya tidak dibutuhkan makin tipis kewenangan dia. Padahal pikiran seorang wakil bupati bisa menjaga kondisi dan kinerja birokrasi," katanya menjawab pewarta di Sekretariat DPC Demokrat di Konggang Ruteng, Senin (15/4/2024)

Respons Pemecatan Nakes

Diakui Heribertus Ngabut,  pemberhentian pegawai berstatus non ASN merupakan kewenangan Bupati. Dia mengaku, dalam persoalan pemecatan nakes per 1 April 2024 ini, dirinya seolah tak berdaya karena memang tak dilibatkan sama sekali.

"Terkesan saya masa bodoh tapi sebenarnya saya sangat prihatin dengan adik-adik nakes ini. Memang saya tidak dilibatkan dalam persoalan ini," ungkap Heri Ngabut.

Dia lantas mengomentari pemberhentian secara massal para nakes yang bermula dari aksi mendatangi DPRD meskipun hanya sebatas 'curhat' tentang nasib mereka tapi kemudian Rapat Dengar Pendapat (RDP) dianggap sebagai demonstrasi.

"Demo itu cara rakyat mau berdiskusi dengan pemerintah. Demo sekalipun kan ujungnya tidak ada niat untuk menghancurkan. Apalagi ini mereka sekedar curhat dengan wakil rakyat. Omong pegawai ini karena ada hak yang diatur oleh negara disana. Nakes non ASN kita harus diperlakukan sama dengan ASN, apa yang menjadi hak mereka ya kita diskusi. Soal bagaimana proses lebih lanjutnya ada mekanismenya," ungkap Ngabut.

Heribertus Ngabut menceritakan dirinya berkali-kali menangani aksi demo selama menduduki sejumlah jabatan selama berkarir di dunia birokrasi.

"Orang datang demo itu juga beban dan pulang itu harus berganti dengan solusi. Itu sukacita buat dia. Jika tempo hari saya yang dipercayakan terima mereka pulang dengan bahagia sudah ada solusinya. Sama ketika ada demo guru-guru kita urus baik," ujarnya.

Desak Gaji 3 Bulan Dibayar

Wakil Bupati Ngabut tidak sependapat dengan sikap Bupati Nabit. Bahkan dia mendesak Dinas Kesehatan untuk membayar gaji nakes dari Januari, Februari dan Maret 2024 yang belum dibayarkan.

"Itu ada hak mereka (nakes) bayar lah. Untuk apa kamu tahan-tahan. Ini kan juga ada di DPA dinas ya cairkan toh," harapnya.

"Ini juga jadi alasan kenapa saya ingin maju jadi calon bupati ya untuk memperbaiki ini semua. Ini keinginan versi saya membuat daerah ini adem menata birokrasi ke arah lebih baik," lanjutnya.

Disampaikan Heri Ngabut, pelajaran demi pelajaran ia petik semenjak mendampingi Bupati Heribertus Nabit memimpin Manggarai dari Februari 2021 lalu.

Heribertus Ngabut diketahui adalah Ketua Bappilu Partai Golkar Kabupaten Manggarai. Namun, saat ini dirinya sedang menjajaki posisi bupati dengan Partai Demokrat. Ngabut mengaku akan pilih-pilih bakal calon wakil bupati yang akan bersamanya bertarung di Pilkada Manggarai, 27 November 2024 mendatang.

"Saya akan memilih bakal calon wakil yang satu irama dengan saya. Dan kalau kami terpilih dia pasti bahagia saya buat. Kalau kami bahagia kerja dengan sukacita, birokrasi sehat rakyat juga senang," tutupnya. (jku/rpi)