PKS Tolak Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden: Sayang PAD Rp73 Triliun Hak Demokrasi Direnggut

Jakarta, tvOnenews.com - Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta mencapai Rp73 triliun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menilai sangat disayangkan apabila hak demokrasi masyarakat direnggut begitu saja. Hal ini dikarenakan ada wacana dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) disebutkan bahwasanya gubernur akan dipilih langsung oleh presiden terpilih. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun menegaskan untuk birokrasi terbawah saja seperti Rukun Tetangga (RT) dipilih langsung oleh rakyat. "RT aja dipilih langsung, apalagi gubernur, ini hak demokrasi," ujar dia, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024). Seperti yang diwacanakan oleh Khoirudin, dia merekomendasikan selain tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), dia juga menyarankan untuk mengadakan pemilihan wali kota hingga membentuk DPRD Tingkat II. "Tidak ada walkot yang dipilih, tidak ada DPRD Tingkat II, sepertinya merampas hak rakyat, hak masyarakat," tuturnya. "Bayangkan Jakarta PAD-nya tadi Rp73 triliun lebih dari separuhnya berasal dari pajak rakyat, Rp43 triliun masa uang yang demikian besar pemerintahnya dibatasi, rugi masyarakat gitu," sambung dia. Sebelumnya, Khoirudin mengatakan DPRD tingkat II dibutuhkan usai Jakarta tak lagi berstatus ibukota dan aturan tersebut wajib tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). “Jadi saya berharap agar RUU DKJ yang dibahas di DPR RI saat ini harus memasukan klausul bahwa adanya DPRD tingkat dua,” ujar Khoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (14/3). Dari segi kepadatan penduduk, yakni 10,56 juta jiwa, tingkat rata-rata pendidikan, dan luasan wilayah, Jakarta sudah selayaknya memiliki DPRD Provinsi dan DPRD Kabupten/Kota. “Tak ada alasan yang bisa membenarkan bahwa ditiadakannya DPRD tingkat dua. Dari segi penduduk, segi pendidikan, segi keluasan wilayah semuanya memungkinkan untuk dilakukan. Bandingkan dengan Yogyakarta, penduduk kita 10 juta, mereka hanya 4,5 juta. Indeks pendidikan warga Jakarta juga lebih tinggi,” papar Khoirudin. Politisi PKS itu berharap, DPRD tingkat II di Jakarta akan meningkatkan fungsi pengawasan dan anggaran. Sehingga pelaksanaan pembangunan bisa lebih optimal. “Fungsi DPRD sebagai regulasi, penganggaran, monitoring, dan penyerapan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti lebih baik,” pungkas Khoirudin. (agr/raa)

PKS Tolak Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden: Sayang PAD Rp73 Triliun Hak Demokrasi Direnggut

Berita Terkait

Warga DKI Jakarta Harus Tahu! Rekayasa Lalu Lintas akan Dilakukan pada Malam Pergantian Tahun

Bangunan di Jakarta Utara Ambruk, Anak-anak Akui Dengan Suara Ini

Empati Bencana, PHRI Imbau Momen Pergantian Tahun Diisi Tanpa Kembang Api

Sekjen PKS: Relawan PKS Kerja Sama dengan Aparat Negara di Bencana

Topik Terkait

Dprd

Dki Jakarta

Ibu Kota

Pilkada

Ruu

Dkj

Wali Kota

Gubernur

Pks

Pajak

Pad

Saksikan Juga

Penanganan Pascabencana Sumatra, Polri Kirim Bantuan 1.500 Personel

Ribuan Warga Bener Meriah Antre Membeli Gas LPG 3 KG

Pelaku Curanmor Bersenpi Nyaris Dihakimi Warga Bandar Lampung

Momen Warga Hadiahi Awak Helikopter Durian yang Kirim Bantuan

Pesona Malam Natal di New York, Hangat di Tengah Musim Dingin

Hanya Tinggal Atap, Puluhan Rumah Terkubur Endapan Lumpur Yang Mengeras di Sibolga

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Banjir

Aceh