Kapolri Sebut Kapolda yang Jadi Saksi Gugatan Pemilu di MK harus Punya Bukti

Jakarta, tvOnenews.com - Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo sebut Kapolda yang akan dihadirkan sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil Pemilu 2024 harus memiliki bukti yang cukup. "Ya kita lihat, kapoldanya siapa. Kan harus bisa dibuktikan," kata Listyo saat ditemui di kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Jumat (15/3/2024). Bukti itu harus dimiliki agar proses hukum yang di MK nanti bisa berjalan dengan baik. Sigit pun mempersilahkan sosok Kapolda itu untuk bersaksi di persidangan MK. Saat ditanya siapa sosok Kapolda yang dimaksud, kepada wartawan Sigit mengaku belum mengetahui hal tersebut. "Saya justru menunggu namanya siapa ya," kata dia. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, di Jakarta, Rabu (13/3) menyatakan pihaknya tetap menjaga netralitas dalam menyikapi hasil pemilu. Pihaknya juga menjaga agar proses sengketa pemilu bisa berjalan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. "Tentu kami akan menyampaikan Polri patuh dan taat kepada peraturan perundang undangan yang merupakan amanat dan harapan seluruh masyarakat. Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan netralitas Polri," kata dia. Di hari yang sama, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menegaskan bahwa netralitas personel Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 ayat (1) dan (2), yang dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin Polri Pasal 5 huruf b, serta aturan Kode Etik Polri Pasal 4 huruf f Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022. Aturan-aturan tersebut juga sudah ditindaklanjuti dan dijabarkan dengan Surat Telegram Kapolri Nomor 2407 tentang netralitas Polri, serta aturan-aturan di tingkat satuan kerja dan satuan wilayah. “Dengan taat dan melaksanakan aturan netralitas Polri sebaik-baiknya maka nama baik institusi Polri akan semakin harum dan kepercayaan masyarakat kepada Polri akan meningkat,” kata Poengky di Jakarta. Namun, kata dia, jika ada oknum yang coba-coba tidak netral maka selain merusak nama baik Polri, juga akan dikenakan sanksi yang terberat adalah pemecatan. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan menghadirkan seorang Kapolda sebagai saksi dalam sidang sengketa Pemilu 2024 di MK.(ant/muu)

Kapolri Sebut Kapolda yang Jadi Saksi Gugatan Pemilu di MK harus Punya Bukti

Berita Terkait

Berita Foto: Kapolri dan Menhub Tinjau Kesiapan Pengamanan Nataru di Stasiun Pasar Senen

Kapolri Tidak Berikan Izin Penggunaan Kembang Api dalam Perayaan Tahun Baru 2026

Kapolri-Menhub Tinjau Stasiun Pasar Senen Jelang Perayaan Nataru, Imbau Petugas Jangan Sampai Ada Permasalahan Kriminalitas

Kapolri Ingatkan Kesiapsiagaan Bencana dalam Pengamanan Nataru saat Pimpin Apel Kebangsaan Banser

Topik Terkait

Kapolri

Kapolda

Saksi

Ganjar

Mahfud

Pemilu 2024

Pemecatan

Listyo Sigit Prabowo

Mahkamah Konstitusi

Bukti

Saksikan Juga

Kementerian LH Bertemu Wali Kota Tangsel Membahas Sampah yang Menumpuk di Pinggir Jalan

Pastikan Layanan Optimal, AHY Tinjau Stasiun Gambir

Isi Pesan Bupati Bekasi Ade Kuswara untuk Dedi Mulyadi

Warga Bandung Geger usai Penemuan Mayat di Jalan

Detik-detik Pemuda di Riau Tewas Diterkam Buaya Bikin Merinding

Wagub Aceh Jatuh ke Sungai saat Kunjungan

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Banjir