Dalam RUU DKJ, Kawasan Aglomerasi Dipimpin Wakil Presiden Anies Singgung Kerumitan Baru

Jakarta, tvOnenews.com - Dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), kawasan Aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi atau Jabodetabek, akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Hal itu dimaksudkan untuk efektivitas pembangunan daerah aglomerasi tersebut. Menanggapi hal itu, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga capres nomor urut 1 di Pilpres 2024 berkomentar. Menurut Anies, dengan adanya hal itu justru akan menimbulkan kerumitan yang baru bagi Jakarta. Baginya, kerja sama bisa saja dilakukan oleh antar pimpinan daerah tersebut. "Ya kalau dari pengalaman kita di Jakarta sebenarnya kerja sama antar daerah itu bisa terjadi dengan baik," ujar Anies kepada wartawan, dikutip Kamis (14/3/2024). Menurutnya, Jakarta itu perlu melakukan pelonggaran terutama dalam hal pembangunan. Ia mencontohkan peristiwa banjir yang kerap terjadi di Jakarta. Menurutnya, mengatasi banjir di Jakarta tetapi pembangunannya di lakukan di luar Jakarta. "Sebagai contoh, ketika kita menerima air dari kawasan selatan, hujannya di kawasan selatan, airnya masuk ke Jakarta. Di situ maka perlu dibangun waduk-waduk di luar Jakarta agar air itu bisa di kendalikan volume masuknya ke dalam Jakarta," kata Anies. Pasalnya, pembangunan waduk di Jakarta sangat dibutuhkan karena untuk menampung air yang masuk ketika hujan datang dan tengah melanda kawasan Jakarta. Dia juga menyinggung pembangunan Transjakarta. Dimana penyediaan layanan transportasi massa tersebut adalah Jakarta. Tetapi itu berguna untuk menampung warga di luar Jakarta yang hendak beraktivitas di kawasan Jakarta. "Jadi sebenarnya menurut saya pada fase ini jauh lebih mudah untuk memberikan ruang bagi pemerintah Jakarta, untuk melakukan kegiatan di luar wilayah Jakarta," kata Anies. Menurut Anies justru perihal seperti itu yang sudah memang harus diterapkan di kawasan DKI Jakarta. Lantas, itu tidak akan membikin sebuah kerumitan yang baru dalam wilayah Jakarta. "Pada aspek itu sehingga tidak menimbulkan kerumitan baru, kadang-kadang kita membuat lembaga baru tapi lembaga baru ini belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada," ucapnya. "Jadi kalau saya usul sebaiknya prosesnya lebih button up, kumpulkan yang selama ini mengelola Jakarta dan sekitarnya, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya," imbuh Anies. Diketahui bahwa RUU DKJ soal kawasan Aglomerasi DKI Jakarta bakal dipimpin Wapres Ri itu juga didorong langsung oleh Mendagri, Tito Karnavian. Ia menyebut bahwa hal itu demi memudahkan kinerja Presiden RI yang nantinya akan fokus mengurus hal-hal bersifat nasional dan cakupannya yang cukup luas.(muu)

Dalam RUU DKJ, Kawasan Aglomerasi Dipimpin Wakil Presiden Anies Singgung Kerumitan Baru

Berita Terkait

Tinjau Lokasi Pascabencana di Sumatera, Baguna PDIP DKI Jakarta Serahkan Bantuan Hingga Dirikan Posko Dapur Umum Hingga

Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, Polisi Periksa Pemimpin Perusahaan, Ini Hasilnya...

Gedung Terra Drone Tak Punya Alat Keselamatan yang Memadai, Gubernur DKI Jakarta: Tidak Dipersiapkan Sama Sekali

Penyebab Kebakaran Gedung Terra Drone Terungkap? Ini Kata Polri Usai 22 Orang Pekerja Tewas

Topik Terkait

Aglomerasi

Anies

Wakil Presiden

Ruu Dkj

Daerah Khusus Jakarta

Pilpres 2024

Dki Jakarta

Saksikan Juga

Tragedi Anak Bunuh Ibu, Polisi Harus Teliti an Perlu Kajian Psikologis Mendalam

Kacamata Pakar Viktimologi Soal Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu di Medan

Geger, IRT Tewas Bersimbah Darah Diduga Dibunuh Putri Kandung

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Anggota Polri sebagai Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel

Listrik Masih Terbatas, Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian

8 Santriwati di Blora Tenggelam di Sungai, Lima Ditemukan Dalam Kondisi Meninggal Dunia

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr