Berdasarkan RUU IKN, Ibu kota Pindah Pada Semester I 2024

Jakarta - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Velix Vernando Wanggai mengatakan pemerintah berencana memindah ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada semester I 2024. Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang masih dalam proses penyusunan menjadi undang-undang. "Dalam RUU ini kita memberikan muatan tentang pemindahan status IKN kita yang seringkali ditanya kapan. Kami rencanakan semester I 2024, ini termasuk dalam aspek pemindahan ibu kota," kata Velix dalam diskusi publik daring tentang RUU IKN yang dipantau di Jakarta, Selasa (21/12/2021). RUU tentang IKN juga memuat visi dan prinsip pengelolaan IKN yang diharapkan bisa menjadi kota dengan aktivitas yang berkelanjutan dan menggerakkan perekonomian nasional. "Ketika center of growth pindah dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, kita harap ada perubahan dalam konteks redistribusi pembangunan wilayah, redistribusi klaster ekonomi, kemudian juga konsep superhub konektivitas,itu dpt terjadi dan titik pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata," ucapnya. Dalam RUU tentang IKN, pemerintah berencana membangun ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur dengan lahan seluas 256 ribu hektare (ha). "Lahan tersebut akan dibagi untuk kawasan inti atau pusat pemerintahan sekitar 56 ribu ha dan pengembangan IKN sekitar 199 ribu ha," ucapnya. Dalam RUU tentang IKN, pemerintah juga memuatrencana induk pengelolaan IKN yang berisi strategi pentahapan dan langkah-langkah serta regulasi yang dibutuhkan. "Kemudian juga terkait bentuk dan susunan pemerintahannya. Ini status pemerintahannya daerah khusus IKN yang akan ditetapkan setelah terdapat kesepakatan dengan DPR," katanya. Menurutnya, Presiden RI nantinya akan menetapkan kepala daerah yang merangkap kepala otoritas IKN selama lima tahun. Kepala daerah ini dibantu oleh wakil kepala daerah khusus IKN. "Kemudian kita juga buat penataan ruang, ada aspek pertanahan, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan keamanan serta ketahanan. Penataan ruang menjadi penting karena kita menjadi bagian dari Kalimantan Timur, sehingga penting untuk menempatkan IKN dalam tata ruang provinsi Kaltim dan Pulau Kalimantan," ucapnya. Menurutnya, Presiden Jokowi akan menkonsultasikan bagaimana detail pemindahan ibu kota yang akan dilakukan, penamaannya, dan status perpindahannya. Hal itu termasuk pemindahan kementerian dan lembaga dalam negeri, lembaga luar negeri, pengalihan atas tanah, dan aspek pendanaan. "Di bagian akhir Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, kita telah buat kerangka waktu untuk membuat turunan aturannya setelah disahkan yang kita rencanakan selesai dalam dua bulan," kata Velix. (ant/ito)

Berdasarkan RUU IKN, Ibu kota Pindah Pada Semester I 2024

Berita Terkait

Hilirisasi Susu Nasional Digeber dari Madiun, PSN Kandangan Siap Impor 20 Ribu Sapi Perah Unggulan AS

Indonesia–PBB Kerja Sama 2026, Fokus Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Bencana

Indonesia Target Kalahkan Malaysia! Ambisi Jadi Ekonomi Syariah Nomor Satu Dunia pada 2029

Kemenham Kumpulkan Usulan Lintas Lembaga untuk Revisi UU HAM, Bahas Hak Digital hingga Perlindungan Pembela HAM

Topik Terkait

Ibu Kota Negara

Pemindahan Ibu Kota

Ruu Ikn

Bappenas

Saksikan Juga

Timothy Ronald Kembali Dilaporkan ke Polda Jatim Dugaan Penipuan Kripto

Protes Mahalnya Daging Sapi, Pedagang Mogok Berjualan Selama 3 Hari

Tim SAR Temukan Enam Jenazah Korban Pesawat ATR 42-500

Curah Hujan Diperkirakan Masih Tinggi Hingga Sepekan Kedepan

Proses Evakuasi ABK KM Puji Manunggal Sejati Berlangsung Dramatis

Ditetapkan Tersangka, Sudewo Bantah Lakukan Jual Beli Jabatan

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya