Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Bawaslu Jelang Pencoblosan, PDIP: Insentif Upaya Membujuk

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto memberikan respons terkait langkah Presiden RI Joko Widodo menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Bawaslu dua hari jelang pencoblosan. Pemberian insentif itu, dinilai Hasto, sebagai upaya membujuk dari sang ayah cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka yakni Jokowi. BACA JUGA: REALTIME HASIL QUICK COUNT PEMILU 2024 Hasto mengatakan, kenaikan tunjangan itu sebagai bentuk dukungan dari pihak penguasa istana terhadap paslon 02. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. (Rika/tvOnenews) "Ya ada berbagai upaya untuk pasangan 02, Pak Prabowo-Gibran dengan dukungan kekuasaan. Termasuk memberikan suatu insentif-insentif yang sangat kental itu sebagai upaya bujuk-membujuk," tutur Hasto, Rabu (14/2/2024). Menurut Hasto, insentif itu adalah bentuk intimidasi terhadap pegawai Bawaslu secara halus dari Presiden RI Jokowi. "Ada yang bujuk dengan cara kasar dengan intimidasi, ada bujuk dengan cara halus," katanya. Kendati demikian, Hasto tak khawatir dengan upaya-upaya pembujukan dan dukungan dari pihak penguasa terhadap paslon tertentu. Sebab, menurut dia, rakyat dapat melihat dan menilai sendiri apa yang terjadi dalam proses pemilu ini. Dia juga meyakini bahwa pihaknya masih memiliki dukungan dan kekuatan tertinggi yakni kekuatan dari rakyat. "Tetapi ya itu yang terjadi, dan rakyat sudah sangat paham tentang politik kebenaran itu," kata dia. "Sehingga apa yang dilakukan dengan segala cara justru akan berhadapan dengan kekuatan kebenaran dari rakyat. Itu yang kami yakini," tandasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dua hari menjelang pemungutan suara Pemilu Serentak 2024. Keputusan itu dituang ke dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024. Jokowi menandatangani perpres tersebut pada Senin (12/2). "Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku," bunyi pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2024 yang telah diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, Senin (12/2/2024). Kenaikan tukin yang diterima pegawai Bawaslu disesuaikan dengan kelas jabatan. Ada 17 kelas jabatan di lingkungan pegawai Bawaslu. Tingkat tertinggi, yaitu kelas jabatan 17, menerima tukin hingga Rp29.085.000 per bulan. Jumlah ini naik 16,7 persen dari tahun 2017. Pegawai tingkat terendah, kelas jabatan 1, menerima tukin Rp1.968.000 per bulan. Tukin tingkatan ini naik 11,44 persen dari tahun 2017.(rpi/muu)

Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Bawaslu Jelang Pencoblosan, PDIP: Insentif Upaya Membujuk

Berita Terkait

SBY: Demokrat dan Prabowo Harus Menjadi Bagian dari Solusi

Sorot Isu Lingkungan Hingga Bencana Alam, Marinus Gea Paparkan Pendekatan Baru Lewat Disertasinya

Sah! Prabowo Resmikan Kilang Minyak Terbesar di Indonesia, Nilai Investasi Capai Rp123 T

Prabowo Lontarkan Pesan Kepada Para Pengejeknya: Kita Berbuat Baik Masih Dicaci Maki

Topik Terkait

Kabar Pemilu

Hasto

Pdip

Joko Widodo

Tunjangan Kinerja

Tukin

Bawaslu

Prabowo

Gibran

Saksikan Juga

Pascabencana, Sekolah Masih Tertutup Lumpur Tebal di Aceh Tamiang

Presiden Prabowo Akan Resmikan Proyek Kilang Minyak Terbesar RI Hari Ini

Peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi

Sambutan Presiden Prabowo di Sekolah Rakyat Banjarbaru

Timothy Ronald Dilaporkan ke Polisi Dugaan Penipuan Trading Kripto

Miris! Usai Duel Persija vs Persib, Keluarga Thom Haye Diteror Ancaman Pembunuhan

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya