Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Prabowo ke KPK Soal Pembelian Jet Mirage Bekas

Jakarta, tvOnenews.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan melaporkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembelian Pesawat Jet Mirage 2000-5 yang disebut-sebut ada tindak pidana korupsi.

“Kami melakukan pelaporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam hal pembelian Pesawat Jet Mirage 2000-5 sebagaimana ramai dibicarakan,” kata Ketua Perhimpunan Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (13/2/2024). 

Julius mengatakan laporan ini dilakukan setelah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan mengumpulkan sejumlah data. Informasi yang didapatkan diklaim cukup untuk membuat KPK bergerak.

“Menurut kami cukup bagi pijakan KPK dalam mengusut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya,” ujar Julius.

KPK diminta menindaklanjuti dugaan korupsi pengadaan jet tempur ini. Apalagi, kata Julius, kabarnya sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

“Karena ini kaitannya dengan anggaran negara tentu untuk membuat masalah ini menjadi clear and clear bukan menjadi perdebatan di ruang politik belaka,” terang Julius.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko meyakini KPK bisa menindaklanjuti kabar ini. Apalagi dugaan itu juga diusut negara lain.

“Jadi sebelumnya ada berbagai kasus di KPK yang ditangani yang informasinya dari kasus korupsi yang terungkap di luar negeri. Menurut kami cukup bagi pijakan KPK dalam mengusut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya,” ujarnya. 

KPK juga diharapkan membuka ruang kerja sama dengan otoritas penegak hukum Uni Eropa untuk mendalami kabar tersebut. KPK diminta segera mencari bukti dalam dugaan rasuah ini.

“Saya kita KPK harus mulai bergerak melakukan penyidikan kerja sama mengumpulkan informasi-informasi awal agar kemudian bisa ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan,” kata Danang.

Di tempat yang sama, Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan berhak membuat laporan atas skandal dugaan korupsi yang menyeret Prabowo.

KPK diminta mengusut kabar pejabat Kemenhan yang menerima suap dalam pengadaan jet itu.

“Kami tentu menyerahkan hasil analisa dari sejumlah organisasi masyarakat sipil kepada KPK. Ada juga informasi yang tersebar beberapa hari atau beberapa minggu ke belakang terkait dengan indikasi kickback (suap) diterima oleh pejabat di Kementerian Pertahanan,” terang Kurnia.