Komentar Pedas PP Muhammadiyah ke Presiden Jokowi: Cabut Pernyataan Ketidaknetralan!

"Terlebih terhadap dugaan digunakannya fasilitas negara (baik langsung maupun tidak langsung) untuk mendukung salah satu kontestan Pemilu," jelasnya.

Bahkan dia menuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat peran pengawasan penyelenggaraan Pemilu. 

Hal ini utamanya terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu.

Selain itu juga diminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencatat setiap perilaku penyelenggara negara dan penyelenggara Pemilu, yang terindikasi ada kecurangan. 

Hal itu untuk dijadikan sebagai bahan/referensi memutus perselisihan hasil Pemilu.

Menurutnya, sikap ini penting dilakukan oleh MK agar putusannya kelak bukan sekadar mengkalkulasi suara. 

Namun, untuk memastikan penyelenggaraan pemilu telah berlangsung dengan segala kesuciannya.