Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengurus Pusat Muhammadiyah Trisno Raharjo mengingatkan agar penyusunan revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri tidak dilakukan dengan terburu-buru.
PP Muhammadiyah akhirnya menyampaikan enam sikap resmi terkait perkembangan politik di Indonesia. Muhammadiyah meminta Presiden Jokowi  menjaga netralitas institusi kepresidenan, meminta Bawaslu dan DPR tegas mengawasi proses pemilu hingga meminta Mahkamah Konstitusi mencatat perilaku penyelenggara negara.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut pernyataan menteri hingga presiden boleh berkampanye dan memihak di Pemilu 2024. Pasalnya, pernyataan itu menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan.
PP Muhammadiyah berikan komentar pedas ke Presiden Jokowi melalui Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo. Dia mendesak, Jokowi untuk mencabut
Pimpinan Pusat (PP) Perisai Syarikat Islam mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Staf Khusus Menteri Agama RI sampaikan pesan mendalam dalam Perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 Keluarga Besar Kawanua se-Dunia Indonesia di Jakarta (29/1/2026).