PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Pemilu 2024, TKN: Usut Tuntas

Jakarta, tvonenews.com - Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai adanya indikasi tindak pidana pencucian uang pada dana kampanye Pemilu 2024. Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, di Blitar, Jawa Timur, Minggu (17/12/2023), menyampaikan pada prinsipnya TKN mendukung temuan PPATK itu diusut sampai tuntas. "Yang berhak mengusut tuntas adalah aparat penegak hukum. Jadi, soal ini kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," kata Nusron Wahid. Dalam kesempatan sama, Nusron menjamin TKN Prabowo-Gibran transparan dalam mencari dan menggunakan dana kampanye. "Kami transparan sebagaimana aturan main yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Semua standar KPU sudah kami ikuti semua," kata Nusron. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana selepas menghadiri acara "Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara" di Jakarta, Kamis (14/12), menyebut laporan transaksi mencurigakan ke PPATK naik 100 persen, yang beberapa di antaranya diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kampanye Pemilu 2024. "Kita lihat transaksi terkait dengan Pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kita dalami," kata Ivan. Dalam kesempatan sama, Ivan juga menyinggung beberapa kegiatan kampanye yang dananya tidak dari rekening khusus dana kampanye (RKDK) karena PPATK mengamati tidak ada catatan transaksi yang bersumber dari RKDK dari beberapa kegiatan kampanye. "Artinya ada ketidaksesuaian. Pembiayaan kampanye dan segala macam itu dari mana kalau RKDK tidak bergerak? Kita melihat ada potensi seseorang mendapatkan sumber ilegal untuk membantu kampanye," kata Ivan. Dia menyebut PPATK telah menyerahkan laporan terkait dugaan itu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Saat ini kami masih menunggu respons dari Bawaslu dan KPU," kata Kepala PPATK. Ivan menyebut PPATK menduga ada dana-dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal, yang nilainya diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu, Ivan menegaskan PPATK berkomitmen terus mengawasi transaksi-transaksi keuangan yang berkaitan dengan pemilu. (ant/ito) https://www.tvonenews.com/ekonomi/174241-1914-rekening-pencucian-uang-dihentikan-di-2023-ppatk-totalnya-rp53023-miliar

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Pemilu 2024, TKN: Usut Tuntas

Berita Terkait

DPR Minta Kasus Gagal Bayar DSI Dituntaskan secara Bertanggung Jawab: Label Syariah Itu Komitmen Moral!

Bareskrim Polri Ungkap Peran 20 Tersangka Jaringan Perjudian Online Internasional, Ada Pemilik Hingga Pengelola Situs

Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Judol Internasional, 20 Tersangka Operasikan Empat Situs Terancam Pidana 20 Tahun!

Kasus Gagal Bayar DSI, OJK Minta PPATK Blokir dan Telusuri Rekening

Topik Terkait

Kabar Pemilu

Ppatk

Transaksi Mencurigakan

Kampanye

Tkn

Nusron Wahid

Saksikan Juga

Viral! Donatur Fiktif Tipu Warga Gunungkidul, Masjid Rata dengan Tanah

Sempat Ditutup Bikin Celaka Pangunjung, Hutan Kota Babakan Siliwangi Dibuka Kembali

Ini Dia Penampakan Greenland, Bagian dari Denmark yang Diincar Trump

Menguji KUHP Baru di Mahkamah Konstitusi

WADUH! 70 Anak terpapar Konten Kekerasan Ruang Digital, Begini Kata KPAI

Tim Ahli KUHP: Sosialisasi KUHP Nasional Sudah Melalui Proses Panjang

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Aceh

Banjir

Polda Metro Jaya