Buruh Ancam Mogok Kerja Imbas UMP DKI 2024, Heru Budi: Sudah Diberikan Cukup Baik

Jakarta, tvOnenews.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merespons rencana aksi mogok kerja yang akan dilakukan buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dinilai kurang memuaskan.

Menanggapi hal tersebut, Heru Budi mengatakan bahwa selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memberikan yang terbaik.

"Kita sudah memberikan cukup baik, selain UMP ada transportasi gratis, bantuan pangan, Kartu Pekerja Jakarta, lalu ada turunannya seperti KJP dan BPJS," kata dia, di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Kamis (23/11/2023).

Tidak tanggung-tanggung, bahkan Heru menyebutkan BPJS dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta. 

"Sekali lagi kita harus melihat lapisan kemampuan, keinginan pekerja. Iya, tapi kemampuan si pengusaha juga harus kita perhitungkan," jelasnya.

Sebelumnya, gabungan kelompok buruh menggelar aksi demo di depan Balai Kota DKI Jakarta menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Selasa (21/11/2023).

Membawa tiga mobil komando, para buruh ini memulai demo pada siang hari. Bahkan mereka datang menggunakan atribut dan bendera dari masing masing kelompok.

Arus lalu lintas disekitaran Balai Kota pun terlihat macet, lantaran sejumlah massa memadati sebagian ruas jalan.

Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta Yusup Suprapto mengatakan, bahwa demo yang dilakukan hari ini untuk memberikan support kepada PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menetapkan UMP tahun 2024.

"Bentuk supportnya adalah supaya beliau bisa menetapkan UMP itu yang berkeadilan. Yang berkeadilan itu adalah kenaikannya itu betul betul bisa dirasakan oleh masyarakat buruh DKI Jakarta," katanya saat ditemui oleh wartawan.

Yusup menjelaskan, bahwa kenaikan UMP tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pasalnya, kini sejumlah komoditas seperti bahan pokok tengah mengalami kenaikan harga.

"Di tahun 2023 aja ni sudah ada kenaikan macam macam tuh. Mulai dari bensin, kenaikan bahan makan, bahan pokok dan seterusnya. Bahkan sampe sekolahan juga ikut naik," jelasnya.

Yusup berharap, bahwa hasil penetapan UMP oleh PJ Gubernur ini bisa sesuai dengan keinginan buruh yakni kenaikan sebesar 15 persen atau 5,6 juta di tahun 2024 yang sebelumnya 4,9 juta di tahun 2023.

"Tahun lalu saja beliau berani menetapkan kenaikan 5,6 persen. Artinya kami berharap beliau bisa memberikan kenaikan yang pantas sebagaimana usulan dari serikat pekerja diangka 5,6 juta. Jadi kira kira 15 persen," tutupnya. (agr/mii)