Protes Pemerintahan Jokowi, Patung Kuda Jadi Mading Spanduk Penolakan

Jakarta, tvOnenews.com - Patung Kuda Wihaha yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat dijadikan majalah dinding (mading) oleh mahasiswa yang tergabung di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes mahasiswa terhadap masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 9 tahun ini. Spanduk tersebut bertuliskan "Mahasiswa UKI Menolak Keputusan Mahkamah Keluarga". Hal ini imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang dinilai berpihak. Presiden Jokowi dinilai telah melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta membentuk dinasti politik lantaran sang anak hingga menantu menjadi kepala daerah. "Melawan KKN, Jokowi pengkhianat reformasi. Cukup sudah membangun politik dinasti," ujar salah satu komando di atas patung kuda. Tidak segan-segan bahkan mahasiswa meminta Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden. Protes pemerintahan Jokowi, Patung Kuda jadi mading spanduk penolakan. Dok: Abdul Gani Siregar-tvOne Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Gugatan yang dilayangkan oleh Almas Tsaqib Birru Re A teregister dengan Nomor: 55/PPU-XXI/2023. Gugatan yang dikabulkan sebagian tersebut dalam petitum ingin mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). "Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," sambung dia. Sehingga, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. (agr/nsi)

Protes Pemerintahan Jokowi, Patung Kuda Jadi Mading Spanduk Penolakan

Berita Terkait

Baru Dilantik Prabowo sebagai Hakim MK, Adies Kadir Tegaskan Siap Mundur, kenapa?

Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Kubu Roy Suryo Cs Ajukan Permintaan Salinan 709 Dokumen ke PPID Polda Metro

PSI Samakan Jokowi dengan Messi Tanpa Piala Dunia, Targetkan Kemenangan di Pemilu 2029

Polda Metro Jaya Beberkan Update Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi: Kita Tunggu

Topik Terkait

Patung Kuda

Bem

Jokowi

Spanduk

Mk

Kkn

Badan Eksekutif Mahasiswa

Saksikan Juga

Menkeu Purbaya Sidak Perusahaan Pengemplang Pajak di Tangerang

Adies Kadir jadi Hakim Konstitusi MK, Juda Agung Isi Posisi Wamenkeu RI

Bocah di Ngada Akhiri Hidup, Cak Imin: Pejabat Harus Responsif

Anggota Satpol PP Tewas di Tangan ODGJ

Viral Potongan Uang Pecahan 50 dan 100 Ribu Rupiah di TPS Bekasi

Kericuhan Pecah! Warga Bentrok Depan Ponpes, Pimpinan Diduga Cabuli Santriwati

Viral

Prabowo Subianto

Banjir

Jakarta

Aceh

Polda Metro Jaya