Jokowi dan Prabowo Dituntut Bertanggung Jawab Atas Dugaan Penjualan Senjata ke Junta Myanmar

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir disebut sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas dugaan jual-beli senjata ilegal ke Myanmar yang dilakukan oleh tiga BUMN, yaitu PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia (Persero).

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Nasional Julius Ibrani mengatakan pertanggungjawaban ketiga penyelenggara negara itu berkaitan dengan jabatannya di Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Ketua KKIP adalah Jokowi, Ketua Harian adalah Prabowo dan Wakil Ketua KKIP adalah Erick.

Julius menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan Kontrak Jangka Panjang, alur pengadaan atau penjualan diawali usulan dari Menhan yang kemudian diajukan kepada KKIP yang mana Menhan juga berposisi sebagai ketua harian.

"Dalam konteks ini tentu minim akuntabilitas karena regulator, pengusul dan eksekutor adalah Menteri Pertahanan itu sendiri," ujar Julius dalam Diskusi Publik Junta Myanmar, Pelanggaran HAM dan Problematika Supply Senjata dari Indonesia, Senin (9/10/2023).

Jokowi dan Prabowo dituntut bertanggung jawab atas dugaan penjualan senjata ke Junta Myanmar. Dok: Haries Muhamad-tvOne