HTI dan FPI Ditumbangkan 'Secepat Kilat'. Al Zaytun Kok Belum Bisa Dibubarkan? Terkuak Alasannya..

"Nah persoalan Al-Zaytun ini sangat complicated sangat rumit, di situ ada Al-Zaytun dengan aset yang sedemikian besarnya dan dia juga satu epicentrum dari banyak sekali orang yang bergerak di situ, ada juga organisasi yang terkait dengan teror," terangnya.

_{Islah Bahrawi.}

Menurutnya yang harus dipahami adalah satu sisi adalah ormas seperti FPI dan HTI tetapi Al-Zaytun ini adalah Ma'had yang banyak sekali melibatkan orang yang menimba ilmu.

Di mana hal itu adalah persoalannya, bukan gerakan-gerakan Ormas bersifat politik atau gerakan yang bersifat pragmatisme politik.

"Al-Zaytun ini memang dibentuk dulunya sebagai lembaga pendidikan, kalau kemudian ini menjadi alat dari Panji Gumilang untuk menjadi mesin uang, menjadi harokah-harokah politik dan harokah berbagai ideologi tertentu, ini lain cerita hari ini," tegasnya.

Ia pun berpesan bahwa inilah waktunya untuk pemerintah untuk membuka celah agar cepat bisa menyelesaikan, dalam hal ini Kemenag harus bisa masuk yang dimulai dengan penegakan hukum pidana atau perdata.

"Jangan salah, kasu ini sebenarnya bukan hanya persoalan penistaan agama, masih banyak kasus lain yang sebenarnya harus dieksplor karena banyak sekali kasus-kasus yang masih terpendam dan polisi harus bisa menggali itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) memberikan contoh salah satu Ponpes yang disebut menghasilkan teroris tapi tidak dibubarkan oleh Pemerintah.

Pondok pesantren Al Mukmin Ngruki adalah pendirinya Abu Bakar Baasyir.

"Ada satu lembaga pendidikan juga yang sebenarnya menjadi ambiguitas bagi pemerintah kita yang disebut dengan Pondok pesantren Al Mukmin Ngruki, hampir semua alumninya adalah tersangka teror yang ditangkap Densus, bahkan Abu Bakar Baasyir juga ditangkap," ujarnya.

Tak hanya itu, banyak alumni dari Pondok pesantren Al Mukmin Ngruki ditangkap, pertanyaannya adalah mengapa lembaga pendidikannya masih berdiri?

"Persoalannya adalah di situ adalah lembaga keilmuan yang kita tidak boleh sembarangan untuk melakukan penutupan dan kita tidak boleh membunuh pemikiran orang karena ini negara demokrasi," terangkannya. (ind)