Dituntut 1 Tahun 3 Bulan Kurungan Penjara, Korban Harap Natalia Rusli Jera

Jakarta, tvOnenews.com - Sidang lanjutan kasus dugaan penipuan dan penggelapan korban KSP Indosurya dengan terdakwa Natalia Rusli kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (6/6/2023).

Majelis hakim yang ketuai oleh Iwan Wadhana, SH, MH dengan hakim anggota Asmudi, SH, MH serta Ade Sumitra Hadisurya, SH, MHum, mengagendakan sidang dengan materi pembacaan tuntutan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tim JPU dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat  yang membacakan surat tuntutan dalam sidang Terbuka adalah  Bharoto, SH  Rio Simanungkalit, SH dan Azam Akhmad, SH. Jaksa Penuntut menuntut Terdakwa Natalia Rusli dipenjara satu tahun tiga bulan atas perbuatannya.

"Menyatakan terdakwa Natalia Rusli secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana melanggar pasal 378 KUHP," ujar Baroto, SH ketua Tim JPU dalam sidang pembacaan Tuntutan, Selasa (6/6/203).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu berupa penjara satu tahun dan tiga bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan," lanjutnya.

Beberapa hal yang memberatkan dibacakan Tim JPU dalam surat dakwaan mereka. Terdakwa Natalia Rusli dianggap telah terbukti merugikan saksi Verawati Sanjaya selaku korban. Jaksa juga menganggap terdakwa Natalia Rusli berbelit-belit selama di persidangan.

Sedangkan hal yang meringankan yakni, terdakwa dianggap belum pernah dihukum dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Soal tuntutan Tim JPU terhadap Natalia Rusli 1 tahun 3 bulan, Verawati Sanjaya menegaskan bahwa sebenarnya para korban sangat berharap Natalia Rusli dituntut minimal  dua setengah tahun. 

"Tetapi kami semua (para korban) tetap harus menghargai keputusan Tim Jaksa Penuntut Umum yang telah menetapkan 1 tahun 3 bulan kami harus puas dan kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras Tim Jaksa Penuntut Umum dalam upaya pembuktian dakwaannya. Kami tidak kecewa dengan tuntutan JPU," urainya

Selanjutnya, Verawati Sanjaya dan para korban lain menunggu keputusan dari para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan vonis hukuman terhadap terdakwa Natalia Rusli. 

"Kami para korban sangat mengharapkan keputusan yang memberi rasa keadilan dan kepastian Hukum dari para Majelis HaKim. Kami percayaken kepada Yang Mulia. Satu yang tidak boleh dilupakan Terdakwa ini kan Mantan DPO atau Buronan Polisi. Hal ini harusnya dapat memperberat tuntutan hukuman Terdakwa. Tadi Tim Jaksa tidak membacakan hal Melarikan diri ini sebagai tindakan yang seharusnya memberatkan Terdakwa," ujar Rayong Djunaidi menambahkan.

Andi Tenrie Peppang, SH menambahkan bahwa dengan tuntutan itu, kelak semoga tidak ada lagi orang yang mengaku sebagai advokat kepada masyarakat karena hal ini  dianggapnya dapat mencoreng Profesi Advokat.

"Tuntutan dari Jaksa Penuntut ini kita semua harapkan dapat memberi efek jera bukan hanya kepada Terdakwa saja tetapi juga kepada orang-orang lain yang akan mengaku-ngaku  seorang Advokat di kemudian hari. Karena hal demikian dapat merugikan bahkan merusak nama besar Profesi Advokat!" tandasnya.

Andi Tenrie Peppang, SH juga menampik bahwa kasus ini disebut sebuah tindakan kriminalisasi terhadap terdakwa Natalia Rusli.

"Tadi JPU sudah jelas menjabarkan tindakan Terdakwa sudah sah dan meyakinkan melanggar pasal 378 KUHP jadi tidak ada upaya kriminalisasi dari saksi Korban pelapor Verawati Sanjaya terhadap Terdakwa," lanjutnya.

Sementara itu Verawati Sanjaya menyatakan bahwa tidak ada upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa dari para korban dan bahkan para korban merasa kasihan karena Verawati Sanjaya kerap mendapatkan serangan yang diduga dari pihak Terdakwa bertubi tubi.

"Sedari awal membuat Laporan Kepolisian terhadap Terdakwa bukanlah untuk upaya mengkriminalisasi Terdakwa hal itu sama sekali tidak benar," papar Verawati Sanjaya. (raa/ebs)