Hakim Tolak Justice Collaborator Dody Prawiranegara di Kasus Peredaran Narkoba Teddy Minahasa

Jakarta, tvOnenews.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak permohonan Eks Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara menjadi justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu. Sebagai informasi, justice collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus tindak pidana tertentu yang terorganisir. Hakim mengatakan permohonan justice collaborator harus melampirkan surat rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Surat tersebut nantinya wajib dilampirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam amar tuntutannya. Hakim tolak justice collaborator Dody Prawiranegara di kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa. Dok: Julio Trisaputra-tvOne Namun, Dody tak dapat melampirkan surat tersebut. Sebab, ia tak mendapatkan surat rekomendasi dari LPSK. "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena penasihat hukum terdakwa dalam mengajukan permohonan agar terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator tidak melampirkan surat rekomendasi dari LPSK," kata Hakim Ketua Jon Saragih dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (10/5/2023). "Maka permohonan tidak memenuhi prosedur sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima," sambungnya. Lebih lanjut, hakim menyebut bahwa Dody selama rangkaian persidangan telah mengakui kesalahannya dan jujur dalam memberikan keterangan. Sehingga, dapat membongkar perkara ini yang melibatkan Eks Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Hal itu menjadi faktor yang meringankan hukuman. "Sehingga, terdakwa patut mendapatkan keringanan hukuman," tutur hakim. Sebelumnya diberitakan, Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara dijatuhkan vonis hukuman 17 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dia dinyatakan bersalah karena terlibat dalam kasus penjualan narkoba jenis sabu yang juga menyeret Eks Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa Putra. "Mengadili, menyatakan terdakwa Dody Prawiranegara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," kata Hakim Ketua Jon Sarman Saragih saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (10/5/2023). "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dody Prawiranegara dengan pidana 17 tahun penjara," sambungnya. Selain itu, Dody juga diminta untuk membayar denda Rp2 miliar subsider 6 bulan. "Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan," kata hakim. (rpi/nsi)

Hakim Tolak Justice Collaborator Dody Prawiranegara di Kasus Peredaran Narkoba Teddy Minahasa

Berita Terkait

Bakti Sosial Natal Bersama Anak Panti, BNN Tekankan Pentingnya Lindungi Generasi Muda

Reza Indragiri Soroti Vonis Zul Iqbal Penganiaya Balita Hingga Tewas di Medan, Pakar Ingatkan Hakim soal Ultra Petita

Awalnya Dituntut 13 Tahun, Kini Hakim PN Medan Vonis Pelaku Penganiayaan Balita hingga Tewas Hanya 9,5 Tahun Penjara

Ammar Zoni Dipindah ke Lapas Narkotika Jakarta dari Nusakambangan, Bakal Hadir Langsung Sidang Narkoba

Topik Terkait

Hakim

Dody Prawiranegara

Justice Collaborator

Narkotika

Lpsk

Jpu

Teddy Minahasa

Saksikan Juga

Kemenkop Tengah Siapkan Peraturan Teknis Pengelolaan Tambang

Pemerintah Dianggap Lambat Tangani Bencana, Ini Jawaban Seskab Teddy

Mengintip 'Rumah Indonesia' di SEA Games Thailand 2025

Tiga Pekan Pascabencana, Pemulihan Infrastruktur dan Hunian Terus Dilakukan

Kronologi Pasutri Juragan Sembako Tewas Dibunuh

KPK Bongkar Dugaan Pemerasan Noel Cs, Nilainya Tembus Rp201 Miliar

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Banjir