KPK segera umumkan hasil tes wawasan kebangsaan bentuk transparansi

Jakarta, 04/5 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan pegawainya dalam proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk transparansi. "Saat ini, hasil penilaian asesmen TWK (tes wawasan kebangsaan) tersebut masih tersegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK," kata Sekjen KPK Cahya H Harefa dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Tes wawasan kebangsaan tersebut merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Ia mengatakan secara kelembagaan, KPK tunduk kepada peraturan bahwa pengalihan pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut, kata dia, KPK telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan tersebut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertempat di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa (27/4). Hasil tersebut merupakan penilaian dari 1.349 pegawai KPK yang telah mengikuti tes yang merupakan syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. "Sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara," kata Cahya. Selain itu, ia juga menegaskan agar media dan publik juga berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK terkait hasil tes wawasan kebangsaan tersebut. Sebelumnya, beredar informasi bahwa puluhan pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan. "Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK," ujar Cahya. KPK bekerja sama dengan BKN menggelar asesmen wawasan kebangsaan bagi seluruh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap KPK yang menjadi salah satu rangkaian proses alih stasus tersebut. Adapun materi dalam asesmen wawasan kebangsaan, yaitu integritas berbangsa untuk menilai konsistensi perilaku pegawai apakah sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, netralitas ASN untuk menilai ketidakberpihakan pegawai pada segala bentuk pengaruh manapun dan pihak siapapun. Terakhir, antiradikalisme untuk menilai kesetiaan pegawai terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. (ito/ant)

KPK segera umumkan hasil tes wawasan kebangsaan bentuk transparansi

Berita Terkait

Bukan Disengaja, KPK Ungkap Alasan Lakukan Tiga OTT Sekaligus Dalam Sehari

OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta

KPK Prihatin Setelah OTT di Bekasi, Banten, dan Kalsel: Ternyata Tindak Pidana Korupsi Masih Banyak Terjadi

Bupati Bekasi Kena OTT KPK, Terungkap Ternyata Terkait Dugaan Suap Proyek

Topik Terkait

Kpk

Alih Status Kpk

Berita Hukum

Saksikan Juga

Kemenkop Tengah Siapkan Peraturan Teknis Pengelolaan Tambang

Pemerintah Dianggap Lambat Tangani Bencana, Ini Jawaban Seskab Teddy

Mengintip 'Rumah Indonesia' di SEA Games Thailand 2025

Tiga Pekan Pascabencana, Pemulihan Infrastruktur dan Hunian Terus Dilakukan

Kronologi Pasutri Juragan Sembako Tewas Dibunuh

KPK Bongkar Dugaan Pemerasan Noel Cs, Nilainya Tembus Rp201 Miliar

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Banjir