Jakarta - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi ikut menanggapi kekhawatiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas tuduhan ikut campur menggagalkan koalisi dan capres-cawapres untuk Pilpres 2024. 

Menurut Viva, cara mudah bagi pihak yang gagal berkoalisi dan nyapres adalah mengkambinghitamkan Jokowi. Dia menjelaskan hal itu biasanya dilakukan oleh kelompok oposisi atau kontra terhadap pemerintahan Jokowi. 

"Bahkan hal ini menjadi cara efektif untuk mendulang simpati dan rasa iba masyarakat untuk mendapatkan efek elektoral mereka," ujarnya saat dihubungi, Kamis (22/12/2022). 

Menurutnya, parpol itu seringkali mengabaikan faktor internal atas kegagalan rencana politiknya. Sedangkan, faktor eksternal selalu dipilih menjadi argumentasinya. 

"Saya meyakini bahwa seluruh partai politik yang lolos parliamentary threshold 4 persen di Senayan memiliki tingkat kemandirian yang kuat. Mereka tidak bisa diintervensi, diintimidasi, atau ditekan-tekan oleh pihak manapun dalam menentukan kebijakan politiknya," jelas Viva.

Lebih lanjut, Viva meyakini bahwa Jokowi tidak mungkin ikut campur dalam urusan koalisi dan pencapresan. 

"Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Presiden Jokowi tentu akan menghormati eksistensi partai politik, tidak akan turut campur urusan internal partai politik," tutup dia. 

PAN Yakin Tuduhan Bukan Buat Partainya

Viva Yoga juga memiliki keyakinan bahwa sindiran Presiden Jokowi tidak ditujukan untuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Dia mengklaim koalisi besutan PAN, Partai Golkar, dan PPP memiliki pondasi koalisi yang kuat. Sebab dibentuk atas dasar kesamaan platform dan cita-cita politik masa depan.

"Menurut saya, tidak ditujukan ke KIB," tegas Viva saat dihubungi, Kamis (22/12/2022).

Lebih lanjut, dia mengatakan meskipun belum resmi mendeklarasikan capres dan cawapres, tetapi KIB merupakan koalisi lahir batin.

Viva menjelaskan pihaknya tidak mau terburu-buru soal urusan capres dan cawapres. Atas hal ini, KIB masih membuka peluang hal-hal baru karena situasi masih bersifat dinamis.

"Hanya menunggu waktu saja untuk menetapkan pasangan capres dan cawapres. Toh pendaftaran ke KPU juga masih lama sekitar September 2023. Situasi masih cair dan dinamis," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berbicara bahwa Istana kerap dikambinghitamkan dalam urusan politik. Ia mengaku khawatir jika nanti ada partai yang gagal koalisi, maka Istana yang disalahkan.