Komisi A DPRD DKI Jakarta Kritisi Kebijakan Baru Heru Budi Terkait Pembatasan Usia Pegawai PJLP

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengkritik kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono perihal Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022.

Kepgub 1095 Tahun 2022 berbunyi tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Berdasarkan dari data yang diberikan oleh Mujiyono, Komisi A mengomentari terkait kebijakan batas usia yang tercantum di dalam Kepgub tersebut.

"Penyedia Jasa Lainnya Perorangan berusia paling rendah 18 tahun, paling tinggi 56 tahun," bunyi Kepgub 1095/2022 dikutip pada Selasa (13/12/2022).

Menurut, Mujiyono dasar penambahan kebijakan tersebut yang dilakukan tanpa sosialisasi tentu menimbulkan keresahan dan keberatan dari pegawai PJLP.

"Terbitnya Kepgub 1095/2022 tersebut tanpa disertai dengan sosialisasi yang memadai tentunya menimbulkan keresahan dan keberatan dari PJLP yang berusia di atas 56 tahun mengingat akan sulit bagi kelompok usia tersebut mencari pekerjaan di tempat lain," kata Mujiyono, Selasa (13/12/2022).

Komisi A merekomendasikan agar ada penambahan ketentuan yang menyatakan bahwa PJLP yang melewati usia 56 tahun.