KPK Panggil Mantan Gubernur Jatim Soekarwo Jadi Saksi Kasus Suap

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memanggil mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jatim periode 2014-2018. Soekarwo dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim 2014-2016 dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim 2017-2018 Budi Setiawan (BS). "Hari ini, pemeriksaan saksi untuk tersangka BS dan kawan-kawan. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (8/11/2022). Selain Soekarwo, KPK juga memanggil seorang saksi lainnya, yaitu mantan Sekda Provinsi Jatim Ahmad Sukardi. Sementara saat dikonfirmasi, Ali mengatakan sampai Selasa siang, saksi Soekarwo belum menghadiri panggilan. Adapun penetapan BS sebagai tersangka setelah KPK melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan fakta hukum persidangan perkara mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan kawan-kawan serta perkara Direktur PT Kediri Putra Tigor Prakasa. Dalam konstruksi perkara, KPK menduga tersangka BS yang saat itu menjabat Kepala BPKAD Provinsi Jatim sepakat akan memberikan bantuan keuangan Provinsi Jatim kepada Kabupaten Tulungagung dengan pemberian "fee" antara 7 persen-8 persen dari total anggaran yang diberikan. Selanjutnya pada 2015, Kabupaten Tulungagung mendapatkan bantuan keuangan Provinsi Jatim sebesar Rp79,1 miliar. Atas alokasi bantuan keuangan Provinsi Jatim yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung maka Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung memberikan "fee" kepada tersangka BS sebesar Rp3,5 miliar. Kemudian pada 2017, tersangka BS diangkat menjadi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur sehingga kewenangan pembagian bantuan keuangan menjadi kewenangan mutlak tersangka BS. Pada tahun 2017, Sutrisno atas izin Syahri Mulyo juga diminta untuk mencarikan anggaran bantuan keuangan di Provinsi Jatim sehingga Sustrisno juga menemui tersangka BS untuk meminta alokasi anggaran bagi Kabupaten Tulungagung sehingga pada anggaran perubahan tahun 2017 Kabupaten Tulungagung mendapatkan alokasi bantuan keuangan sebesar Rp30,4 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp29,2 miliar. KPK menduga sebagai komitmen atas alokasi bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung maka pada 2017 dan 2018, Syahri Mulyo melalui Sutrisno memberikan "fee" sebesar Rp6,75 miliar kepada tersangka BS. Atas perbuatannya, tersangka BS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ant/ebs)

KPK Panggil Mantan Gubernur Jatim Soekarwo Jadi Saksi Kasus Suap

Berita Terkait

Belum Tetapkan Tersangka, Kejari Probolinggo Periksa Mantan Ketua KONI sebagai Saksi

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Panggil Dito Ariotedjo, Kerugian Negara Tembus Rp1 Triliun

Geledah Rumah Tersangka Kasus Suap Kota Madiun, KPK Dapati Hal Ini

Bukan Hanya Jual Beli Jabatan, Bupati Sudewo Ternyata Juga Berstatus Tersangka Terkait Kasus Korupsi Ini

Topik Terkait

Kpk

Soekarwo

Korupsi

Korupsi Alokasi Dana Bantuan Keuangan Pemprov Jatim

Saksikan Juga

Video Pesta Asusila di Tempat Hiburan Malam Viral di Medsos!

Menlu RI Sugiono Ungkap Alasan Indonesia Bergabung di Board of Peace

Akhirnya, Seluruh Korban ATR 42-500 telah Ditemukan

Bencana, Krisis Geopolitik dan Ekonomi: dan Antara Waspada dan Kecemasan Massal

Metland Tambun Terendam Banjir, 180 Jiwa Mengungsi

Efek Berantai Akibat Banjir di Jakarta

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya