Tarif Impor Kedelai Nol Persen dari Amerika Serikat Disetujui, DPR Minta Pemerintah Kejar Swasembada Pangan

Jakarta, tvOnenews.com - Kebijakan tarif masuk 0 persen bagi komoditas pertanian asal Amerika Serikat (AS), khususnya gandum dan kedelai, mendapat sorotan dari Parlemen. 

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Zulfikar Suhardi, menilai langkah tersebut merupakan solusi transisi untuk menekan harga bahan baku di dalam negeri.

Penerapan tarif 0 persen ini merupakan bagian dari babak baru kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang memfasilitasi tarif resiprokal sebesar 19 persen. 

Zulfikar mengakui bahwa penghapusan tarif masuk akan berdampak langsung pada keterjangkauan harga komoditas tersebut di pasar domestik.

“Kalau menurut saya ini adalah sebuah solusi jangka pendek-menengah untuk beberapa komoditas yang memang di kita masih cukup rendah seperti kedelai, karena dengan tarif 0% ini akan membuat bahan baku menjadi lebih murah,” ujar Zulfikar kepada media di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Kendati kebijakan ini menguntungkan dari sisi harga, Zulfikar memberikan catatan serius agar Indonesia tidak terjebak dalam lubang ketergantungan impor. 

Ia menegaskan bahwa visi kedaulatan pangan nasional harus mencakup seluruh komoditas utama, bukan terbatas pada padi dan jagung saja.

“Jangan sampai kita ketergantungan dengan impor, kita harus swasembada, bukan hanya padi, bukan hanya jagung tapi komoditas yang memang banyak kita konsumsi seperti kedelai salah satunya,” tegasnya.

Zulfikar berharap pemerintah segera merumuskan strategi jangka panjang yang matang agar ketergantungan terhadap pasokan luar negeri bisa dikurangi secara bertahap. 

Menurutnya, kemandirian pangan yang sejati hanya bisa dicapai jika Indonesia mampu memproduksi sendiri komoditas yang selama ini masih didominasi produk impor.

“Harus dipikirkan untuk komoditas yang masih mayoritas kita impor untuk bisa mencapai ketahanan dan kemandirian pangan yang sesungguhnya,” tambah Zulfikar.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada terhadap dampak mengalirnya produk impor murah bagi keberlangsungan hidup petani di daerah. 

Zulfikar menekankan pentingnya keseimbangan antara kemudahan akses pangan bagi konsumen dan perlindungan kesejahteraan bagi produsen lokal.

“Karena dengan impor ini juga pasti akan berdampak terhadap petani lokal dan ini yang harus kita lindungi, kita mau pangan mudah diakses oleh masyarakat namun di sisi lain kesejahteraan petani harus kita tingkatkan,” ujarnya. (dpi)