Pemerintahan Era Prabowo Dinilai Mampu Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Torehan prestasi tercatat semasa setahun pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras Indonesia tahun 2025 mencapai lebih dari 35 juta ton terbilang angka tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Kendati demikian, harga beras di tingkat konsumen masih terbilang fluktuatif 

Menyoroti soal tersebut, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi mengatakan persoalan tersebut berkaitan pada rantai distribusi yang panjang dan lemahnya pengawasan pasar.

Menurutnya dalam mengentaskan permaslakah itu negara harus hadir memastikan rakyat tidak menjadi korban permainan harga oleh segelintir pelaku pasar. 

“Negara tidak dinilai dari besarnya gedung atau banyaknya proyek, tetapi dari seberapa tenang rakyatnya makan tanpa takut harga naik. Bila dapur rakyat gelisah, maka sesungguhnya hati negara sedang kehilangan arah. Ukuran keberhasilan pemerintahan adalah ketenangan rakyat kecil dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, bukan pujian terhadap pertumbuhan ekonomi di layar televisi,” kata Haidar, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Di sisi lain, Haidar menilai pemerintahan Prabowo telah menapaki arah yang benar dengan menjadikan kemandirian pangan dan energi sebagai prioritas utama.

Menurutnya kebijakan itu bukan sekadar program ekonomi, melainkan kelanjutan dari semangat berdikari yang diwariskan para pendiri bangsa. 

"Prabowo tengah membangun pondasi agar Indonesia tidak mudah diombang-ambingkan oleh tekanan global maupun ketergantungan impor," jelasnya.

Haidar meyakini di bawah kepemimpinan Prabowo, arah kemandirian nasional itu menemukan jalannya yang paling realistis sekaligus paling berdaulat. 

Ia menilai, Prabowo sedang menghidupkan kembali semangat Pasal 33 UUD 1945 dalam kebijakan nyata menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan ekonomi, bukan sekadar objek pembangunan.

Namun, Haidar juga menegaskan bahwa keberhasilan sejati tidak ditentukan oleh besar proyek atau panjang pidato, melainkan oleh keberlanjutan moral dalam setiap langkah kebijakan.

Ia menilai bahwa semangat kemandirian harus diperluas ke sektor paling strategis yakni energi.

“Dukung pemerintah bukan berarti membenarkan semua kebijakan. Dukung pemerintah berarti ikut menjaga nurani kebangsaan agar arah pembangunan tetap berpihak kepada rakyat kecil. Kritik yang jujur adalah bentuk tertinggi dari kesetiaan, karena cinta tanah air menuntut keberanian untuk menegur ketika negara mulai jauh dari rakyatnya,” katanya.

Dalam hal energi, Haidar Alwi percaya bahwa bangsa yang terus bergantung pada bahan bakar impor akan kehilangan kedaulatan ekonominya. 

“Kemandirian energi bukan hanya soal listrik dan minyak, melainkan soal martabat bangsa untuk tidak tunduk pada tekanan global," ungkapnya.

Haidar menegaskan keberhasilan suatu bangsa sama dengan kemampuannya menumbuhkan keadilan di hati rakyatnya.

“Bangsa yang besar bukan yang sibuk menaklukkan dunia, tetapi yang sabar menyejahterakan rakyatnya. Kemandirian adalah martabat. Dan martabat bangsa hanya bisa dijaga bila pemerintah dan rakyat berdiri di sisi yang sama, bekerja, berbagi, dan berjuang demi keadilan yang bisa dirasakan hingga dapur-dapur rakyat,” pungkasnya. (raa)