Tak Hanya Pesantren, Prabowo Ingin Lembaga Pendidikan Semua Agama Penuhi Standar Keamanan

Selain aspek keamanan fisik, presiden juga menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan di pesantren. Prasetyo menjelaskan bahwa dengan jumlah santri mencapai 16 juta orang, pemerintah ingin proses belajar mengajar di pesantren lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Presiden menghendaki agar proses pendidikan mendapat perhatian, untuk membekali para santri tidak hanya dengan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan berbasis teknologi dan ekonomi. Harapannya, para santri memiliki bekal yang lengkap, tidak hanya dari sisi akhlak dan keagamaan, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan ilmu ekonomi," ucapnya.

Menurut Trubus, arah kebijakan ini sejalan dengan visi Prabowo dalam membangun human capital nasional yang unggul dan berdaya saing. “Bagaimana pendidikan agama bisa dikaitkan dengan peningkatan keterampilan kerja. Ini bukan sekadar pendidikan moral, tapi juga pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.

Kaitannya dengan Tata Kelola APBN

Terkait pembiayaan, Prasetyo menyebut pemerintah tengah menghitung potensi dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Dengan dibentuknya Dirjen Pondok Pesantren, kita akan menghitung dan menginventarisasi bersama mana yang secara status memungkinkan dan tentu melihat kemampuan keuangan negara dalam hal ini APBN,” katanya.

Langkah ini dinilai realistis oleh pengamat kebijakan karena mempertimbangkan kapasitas fiskal tanpa mengorbankan prioritas sosial. “Pendekatan yang dilakukan pemerintah cukup hati-hati dan berbasis data. Ini menunjukkan bahwa Prabowo ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak langsung pada keamanan, kualitas pendidikan, dan kesejahteraan santri,” kata Trubus.(chm)