Wamen ATR/BPN Ossy Tegaskan Komitmen Presiden Prabowo Sejahterakan Rakyat dengan Beri Kepastian Hukum Atas Tanah

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan, komitmen Presiden Prabowo meningkatkan pemberian kepastian hukum atas tanah jelang Hari Ulang Ulang (HUT) ke-80 RI.

Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN Ossy Dermawan mengatakan, bahwa untuk memastikan pengelolaan tanah di Indonesia berjalan tepat sasaran, pihaknya menekankan pelayanan yang merata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

"Ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian hukum atas tanah rakyat. Tanah bukan hanya soal aset, tetapi juga sumber kehidupan dan kesejahteraan," katanya, Rabu (13/8).

Berdasarkan data hingga Juli 2025, pendaftaran tanah di Indonesia telah mencapai 122,7 juta bidang dari target nasional sebesar 126 juta.

"Pencapaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung iklim investasi, pembangunan berkelanjutan, dan pemerataan ekonomi antardaerah," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN terus menggencarkan program sertipikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, sebanyak 272.237 bidang tanah wakaf telah berhasil disertipikasi. Upaya ini akan terus didorong untuk mendukung berbagai kepentingan masyarakat, antara lain pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan, ruang terbuka hijau, hingga taman kota.

"Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kekuatan hukum rumah ibadah dan membangun lingkungan bermasyarakat yang inklusif," ungkapnya.

Ia juga menerangkan, komitmen Kementerian ATR/BPN ini sejalan dengan berbagai program prioritas pemerintah di sektor lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 7 juta anak sekolah.

Lalu program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang melayani 7 juta orang sejak Februari 2025 serta membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja di bidang kesehatan.

Selanjutnya, program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah yang telah menyelesaikan 139.000 unit sejak awal 2025, program Sekolah Rakyat yang telah mengoperasikan 100 titik.

Terakhir, program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, telah dibentuk lebih dari 80 ribu koperasi sebagai solusi atas keterbatasan pembiayaan formal bagi usaha rakyat.

"Seluruh capaian ini tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal dan mendukung program-program strategis pemerintah. Sinergi antara negara dan rakyat menjadi energi besar untuk mendorong kemajuan bangsa," tandasnya. (aha/dpi)