Pembangunan Bandara Ujoh Bilang Mahakam Ulu Disorot

Jakarta, tvOnenews.com -  Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahalu), Devung Paran menyoroti proyek pembangunan Bandara Mahulu yang berada di Ujoh Bilang. Telah menyerap anggaran besar, namun hingga kini belum dapat digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

"Saat ini, fokus utama kami adalah sektor perhubungan, terutama Bandara Mahulu yang telah dibangun dengan anggaran sekitar Rp200 miliar. Bahkan, di lapangan ada informasi bahwa anggarannya bisa mencapai Rp300–400 miliar," ungkap Devung baru-baru ini.

Menurutnya, besarnya anggaran yang dikucurkan untuk Bandara Mahulu harus dikawal dengan baik agar tidak menjadi beban bagi keuangan daerah tanpa manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Sementara itu, Organisasi Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (MAHKI) resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung).

Laporan tersebut disampaikan pada Kamis (9/5/2025), menyusul temuan MAHKI di lapangan mengenai dugaan penyimpangan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahulu tahun 2023–2024. 

Dalam laporan yang diterima Kejagung, MAHKI mencantumkan sedikitnya ada 17 paket pekerjaan pembangunan yang diduga bermasalah, seperti Bandara, Jembatan, Gereja, Jalan, hingga Internet. Salah satu sorotan utama adalah proyek pembangunan Bandara Ujoh Bilang, yang meliputi pematangan lahan, pembangunan jalan akses, hingga pengerjaan landasan pacu (airstrip). Proyek ini diketahui menelan anggaran sekitar Rp100 miliar dari APBD tahun 2023/2024.

“Ada indikasi kuat terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan pada pembangunan Bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Maka dari itu, MAHKI meminta Kejaksaan Agung turun langsung dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut. Bandara merupakan objek vital negara yang harus dijaga dari praktik korupsi,” ujar Koordinator MAHKI, Totti.

MAHKI menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program nasional pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia.

MAHKI menyatakan telah menyerahkan bukti-bukti dan akan memberikan keterangan lanjutan guna mendukung proses penyelidikan oleh Kejaksaan Agung.

Sedangkan, Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur mematangkan draf kerja sama dengan Pemprov Kaltim dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemhub guna percepatan tahap lanjutan pembangunan Bandara Ujoh Bilang.

"Dari Kemenhub RI membuka ruang untuk mempertajam substansi rencana kerja sama yang akan dibahas nanti, tentu ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi menyangkut tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing," kata Sekretaris Kabupaten Mahulu Stephanus Madang di Ujoh Bilang, Selasa.

Pemkab Mahakam Ulu atau Mahulu telah menggelar rapat membahas draf nota kesepakatan bersama atau MoU antara Pemprov Kaltim dengan Kemenhub terkait percepatan tahap pembangunan bandara, yakni mempertajam sejumlah pasal yang dimasukkan dalam MoU.

Pematangan draf kerja sama dilakukan karena kondisi terkini landasan pembangunan fisik terminal dan landasan pacu Bandara Ujoh Bilang sepanjang 750 meter dan lebar 23 meter, sedang dalam tahap pembangunan dan diharapkan dapat selesai dengan baik.

Guna percepatan itu, Pemkab Mahulu berkomitmen memastikan kesiapan sisi udara, fasilitas listrik, dan pembangunan terminal agar dapat segera digunakan.

"Jika semua persyaratan dapat dipenuhi, bandara ini dapat mulai beroperasi pada 2026 atau setelahnya. Kami juga berharap agar dapat segera mempersiapkan kerangka regulasi dan anggaran, serta tidak ragu untuk melanjutkan implementasi pembangunan bandara," kata Madang. (ebs)